Fondasi Ekonomi Harus Diperkuat Hadapi Berbagai Kejutan

Pertumbuhan Berkelanjutan I Kapasitas Fiskal Memadai Tanggung Penanganan Bencana.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2025 akan bergerak sedikit melambat dari yang ditargetkan akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sebelumnya, Menkeu mematok pertumbuhan kuartal IV-2025 di rentang 5,6-5,7 persen karena tekanan ekonomi sudah berbalik menuju pemulihan.

Namun, dengan terjadinya bencana, dia menurunkan target ke level 5,5 persen.

“Kemungkinan selalu ada (dampak bencana ke pertumbuhan ekonomi).

Cuma berapa persen? Saya pikir masih akan di atas 5,5 persen,” kata Menkeu saat ditemui di Jakarta, Kamis (4/12).

Sebagai langkah mitigasi, Purbaya menyatakan akan terus memantau kondisi keuangan di sistem finansial sambil bersiap untuk kembali menyuntikkan injeksi dana ke perbankan agar perekonomian kembali terdongkrak.

“Kalau masih dianggap kurang, saya akan gelontorkaan lagi uang saya ke perbankan,” kata Purbaya.

Bersamaan dengan itu, Bendahara Negara itu juga bersiap menambah anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bila jumlah yang dibutuhkan melampaui anggaran yang ada saat ini.

Dalam kesempatan sebelumnya, Purbaya telah menjelaskan bahwa BNPB masih memegang dana siap pakai (DSP) dalam jumlah yang cukup aman untuk operasional tanggap darurat.

“Di BNPB masih ada sekitar 500 miliar rupiah lebih (dana) di BNPB yang siap (untuk dipakai),” kata Purbaya saat ditemui di Jakarta, Senin malam (1/12).

Meskipun demikian, ia tidak memungkiri adanya kemungkinan penambahan anggaran operasional tersebut, mengingat dampak bencana yang terjadi berskala luas hingga mencapai tiga provinsi.

Mekanisme penambahan anggaran melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) siap diaktifkan kapan saja sesuai kebutuhan di lapangan.

Dia pun meminta BNPB untuk tidak ragu mengajukan permintaan jika dana yang tersedia mulai menipis dan memastikan pihaknya akan segera memproses pencairan dana ABT tersebut saat diminta.

Alokasi tersebut akan diambil dari pos darurat bencana yang memang telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya,” katanya.

Ia memastikan bahwa kapasitas fiskal negara sangat memadai untuk menanggung biaya penanganan bencana tersebut, termasuk jika nantinya ada pengajuan untuk kebutuhan rehabilitasi maupun perlindungan sosial bagi para korban.

Penjelasan Metodologis

Menanggapi hal tersebut, Ekonom STIE YKP Yogyakarta Aditya Hera Nurmoko menilai revisi target pertumbuhan merupakan langkah yang wajar dilakukan dalam kondisi darurat.

Namun ia menekankan perlunya penjelasan metodologis agar publik memahami dasar perubahan angka tersebut.

“Penurunan target ini teknis dan bisa dipahami, tetapi pemerintah perlu menjelaskan asumsi apa saja yang bergeser pascabencana,” katanya di Yogyakarta, Jumat (4/12).

Aditya menjelaskan bahwa gangguan yang ditimbulkan bencana tidak hanya berdampak pada output jangka pendek, tetapi juga dapat menimbulkan efek lanjutan pada awal 2026.

Ia menyebut sektor pertanian, perikanan, logistik, serta distribusi pangan di Sumatera sebagai contoh area yang berpotensi mengalami tekanan berkelanjutan.

Menurutnya, kerusakan infrastruktur pada jalur distribusi dapat memicu perlambatan ekonomi regional yang kemudian termuat dalam agregat nasional.

Sebab itu, Aditya menilai kinerja pertumbuhan ke depan sangat bergantung pada kecepatan respons fiskal pemerintah.

Ia menegaskan bahwa langkahlangkah seperti pemulihan infrastruktur dasar, percepatan rekonstruksi, serta bantuan bagi UMKM harus segera dijalankan untuk menahan dampak lanjutan.

“Pertumbuhan 5,5 persen masih kategori optimistis.

Realisasinya akan sangat ditentukan oleh efektivitas pemulihan di lapangan,” katanya.

Lebih jauh, Aditya menilai momentum ini menjadi pengingat penting tentang perlunya memperkuat resiliensi ekonomi nasional.

Ia menekankan bahwa daya tahan ekonomi tidak hanya dibentuk oleh kebijakan makro, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur dasar, tata ruang, dan mitigasi risiko bencana.

“Ini bukan hanya soal target kuartalan, tetapi soal fondasi jangka panjang agar ekonomi Indonesia tetap kuat menghadapi kejutan-kejutan eksternal maupun domestik,” ujarnya.

Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB.

Suhartoko, mengatakan penggerak pertumbuhan ekonomi kuartal IV diperkirakan masih belanja konsumen menjelang Nataru, namun itupun hanya menjelang akhir kuartal IV.

Stimulus dari pemerintah, serta penyelesaian belanja pemerintah yang dipercepat juga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Faktor lain yang berkontribusi adalah insentif transportasi, program bantuan sosial, aktivitas pariwisata domestik yang meningkat, dan gelaran acara promosi belanja.

“Percepatan penyerapan anggaran oleh kementerian dan lembaga diharapkan memberikan dorongan signifikan terhadap perekonomian,”papar Suhartoko.