KLHK Warning Keras: Perubahan Iklim Kini Berubah Jadi Rangkaian Bencana Nyata!

JAKARTA – Bencana yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim menunjukkan bagaimana intensitas cuaca ekstrem telah melampaui kapasitas mitigasi banyak wilayah.

Kenaikan suhu global memicu curah hujan yang tidak menentu, memperbesar risiko banjir, longsor, kekeringan, hingga gagal panen.

Dampak ini tidak hanya mengganggu aktivitas sosial-ekonomi, tetapi juga membebani anggaran pemerintah dan menekan ketahanan pangan.

Tanpa langkah adaptasi yang terukur—mulai dari pembangunan infrastruktur tahan iklim, rehabilitasi lingkungan, hingga penguatan sistem peringatan dini—kerentanan masyarakat akan terus meningkat.

Perubahan iklim menjadi ancaman struktural yang menuntut respons jangka panjang, lintas sektor, dan berbasis sains.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan perubahan iklim telah bertransformasi menjadi bencana iklim.

“Kita masih sibuk menyelesaikan aksi mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, kita melupakan aksi adaptasi yang menjadi keniscayaan yang harus kita tanggung,” kata dia dalam agenda Peluncuran Dana Inovasi Teknologi dan Kajian Solusi Berketahanan Iklim di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (2/12).

Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan bela sungkawa atas bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh.

Berdasarkan data per Senin (1/12) pukul 17.00 WIB, total korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera mencapai 604 jiwa, dan 468 jiwa masih dinyatakan hilang.

Sebagai negara tropis yang berhadapan langsung dengan dua samudra besar, lanjutnya, Indonesia sangat rentan tertimpa bencana hidrometeorologi.

Bencana iklim ini dianggap tak bisa diselesaikan oleh Indonesia saja, tetapi perlu keterlibatan berbagai negara di seluruh dunia. Namun, sejumlah negara disebut masih terlena dengan negosiasi-negosiasi panjang di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP), yang melelahkan dan tak menghasilkan output fundamental untuk mengatasi perubahan iklim.

Bahkan, negara maju dan negara berkembang saling berhadap-hadapan satu sama lain, sedangkan perubahan iklim masih terus berlanjut.

Dalam pertemuan terbaru di COP30, Belém, Brasil, belum disepakati pernyataan konsensus antara seluruh negara untuk mengatasi perubahan iklim, mengingat Amerika Serikat (AS) telah keluar dari Perjanjian Paris.

“Akankah kita puas dengan ini? Jawabannya tidak. Cukuplah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menjadi bukti bahwa kalibrasi alam terhadap ketidaksiapan kita menghadapi krisis iklim yang tak bisa ditangani hanya oleh satu negara saja. Krisis iklim membutuhkan konsensus semua negara,” ungkap Hanif.