Tak Ada Jalan Mundur: Hilirisasi Disebut Kunci Lompatan Indonesia ke Negara Maju

Jumat, 28 Nov 2025, 21:50 WIB

JAKARTA – Program hilirisasi menjadi strategi kunci untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional dengan mengolah sumber daya alam secara lebih optimal di dalam negeri.

Melalui hilirisasi, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, memperluas basis industri pengolahan, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas.

Ket. Foto: Ilustrasi - Hilirisasi mineral di BUMN Holding Industri Pertambangan Mining Industry Indonesia atau Mind ID. — Sumber: ANTARA-HO-Mind ID

Kebijakan ini juga memperkuat daya saing ekspor melalui produk bernilai tinggi, sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Namun, keberhasilan hilirisasi membutuhkan investasi besar, dukungan teknologi, konsistensi regulasi, dan infrastruktur yang memadai agar transformasi struktur ekonomi dapat berjalan berkelanjutan dan inklusif.

Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan program hilirisasi, yang tengah dijalankan pemerintah, merupakan masa depan Indonesia.

"Hilirisasi adalah untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan mendorong transfer teknologi," katanya saat UI Mine Summit 2025, di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Jumat.

Hangga menyatakan bahwa minyak, gas bumi, dan pertambangan masih berada pada fase sunrise.

Menurut dia, cadangan nikel RI saat ini menduduki posisi nomor satu dunia, bauksit nomor empat dunia, timah nomor satu dunia, dan produksi batu bara Indonesia nomor tiga dunia.

"Sektor ini bukan sunset industry, melainkan sunrise industry bagi Indonesia," ujarnya pula.

Hangga menegaskan seluruh proyek hilirisasi dan investasi hulu migas yang masuk ke Indonesia, baik lokal maupun asing, wajib mengutamakan tenaga kerja lokal.

"Hal ini tidak hanya untuk penyerapan tenaga kerja, tetapi juga untuk peningkatan skill, knowledge, dan daya saing SDM lokal," sebutnya.

Pada kesempatan itu, Hangga juga menyampaikan bahwa pemerintah berupaya menekan defisit impor melalui dua sasaran strategis.

Pertama adalah optimalisasi hidrokarbon melalui pengembangan biodiesel B35, yang telah menghemat devisa dan menyerap tenaga kerja.

Selain itu, peresmian Kilang RDMP Balikpapan akan menciptakan kelebihan solar yang berpotensi untuk diekspor.

Untuk mencapai target produksi 1 juta barel per hari, pemerintah juga sedang menawarkan 75 blok migas baru dan mendorong eksplorasi pada 108 cekungan migas yang belum dimanfaatkan.

Upaya ini didukung dengan adanya insentif fiskal dan teknologi canggih seperti enhanced oil recovery (EOR).

Pilar kedua adalah transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dan kendaraan listrik (EV) dengan target yang dicanangkan, yakni 2 juta mobil listrik dan 13 juta sepeda motor listrik pada 2030 dan didukung penuh dengan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

"Pengembangan EBT yakni surya, panas bumi, bayu, hidro, dan nuklir melalui RUPTL 2025-2034 bertujuan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menurunkan defisit impor," katanya pula.

Hangga juga menekankan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan.

Menurut dia, kegiatan hulu migas dikawal ketat oleh kerangka hukum dan pengawasan intensif SKK Migas, termasuk pengelolaan limbah berupa lumpur dan tumpahan, konservasi air, dan jaminan dana reklamasi serta rehabilitasi untuk perlindungan ekosistem.

Redaktur: Muchamad Ismail

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.