BI Warning! Proteksionisme AS Ancam Stabilitas, Prospek Global 2026–2027 Mengendur

JAKARTA – Ketidakpastian global masih berada pada level yang tinggi, didorong oleh kombinasi perlambatan ekonomi negara-negara maju, volatilitas geopolitik, serta perubahan kebijakan moneter yang belum sepenuhnya sinkron antarbank sentral.

Kondisi ini menciptakan tekanan berlapis pada rantai pasok, arus perdagangan, hingga stabilitas harga komoditas.

Bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, tantangannya adalah menjaga stabilitas makro sekaligus mendorong momentum pemulihan domestik agar tidak terseret turbulensi eksternal.

Dalam situasi yang belum sepenuhnya dapat diprediksi, kebijakan yang adaptif, koordinasi lintas sektor, dan penguatan fondasi ekonomi menjadi kunci untuk menjaga ketahanan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa ketidakpastian dunia masih tinggi yang didorong oleh kebijakan proteksionis Amerika Serikat (AS), sehingga prospek ekonomi global diperkirakan masih “meredup” pada tahun 2026 dan 2027.

Perry mencatat, kebijakan proteksionis Amerika Serikat telah membawa perubahan besar pada lanskap perekonomian dunia. Ketegangan politik berlanjut dan belum diketahui kapan hal ini akan berakhir.

“Penting untuk eling lan waspodo, seperti nasihat Ronggowarsito,” kata Perry dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (28/11).

Lebih lanjut, Perry menjelaskan bahwa meredupnya prospek ekonomi global ditandai dengan lima karakteristik.

Pertama, kebijakan tarif Amerika Serikat berlanjut mengakibatkan turunnya perdagangan dunia, meredupnya multilateralisme, serta bangkitnya bilateral dan regionalisme.

Kedua, pertumbuhan ekonomi dunia melambat, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok. Sementara Uni Eropa, India, Indonesia dinilai cukup baik. Penurunan inflasi lebih yang lambat mempersulit kebijakan moneter bank sentral.

Ketiga, tingginya utang pemerintah dan suku bunga di negara maju karena defisit fiskal yang terlalu besar, berdampak pada tingginya bunga dan beban fiskal di negara-negara berkembang.

Keempat, tingginya kerentanan dan risiko sistem keuangan dunia karena transaksi produk derivatif yang berlipat, terutama hedge fund dengan mesin trading, berdampak pada pelarian modal dan tekanan nilai tukar di emerging market.

Kelima, maraknya uang kripto dan stable coin pihak swasta. Perry mengatakan bahwa hal ini belum ada pengaturan dan pengawasan yang jelas, sehingga kehadrian central bank digital currency (CBDC) diperlukan.

Karakteristik terakhir atau kelima, gejolak global tersebut berdampak negatif ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

“Perlu respon kebijakan yang tepat. Menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan, tangguh dan mandiri,” kata Perry.