Kuota Bedah Rumah Jakarta Naik 63 Kali Lipat, dari 158 Jadi 10 Ribu Unit

JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) meningkatkan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah di Provinsi Jakarta menjadi 10.000 unit pada 2026, meningkat dari realisasi tahun sebelumnya yang sebanyak 158 unit

Dikatakan Menteri Ara, hingga 12 Juni 2026 jumlah rumah yang mulai dikerjakan melalui program BSPS di Jakarta telah mencapai lebih dari 5.659 unit. Sebaran pekerjaan tersebut meliputi Kepulauan Seribu sebanyak 300 unit, Jakarta Barat 1.350 unit, Jakarta Selatan 1.000 unit, Jakarta Utara 1.009 unit, Jakarta Pusat 1.000 unit, dan Jakarta Timur 1.000 unit.

“BSPS ini merupakan program Presiden Prabowo untuk memperbaiki rumah masyarakat yang tidak layak huni di seluruh Indonesia. Di DKI Jakarta, alokasinya meningkat signifikan, dari 158 unit tahun lalu menjadi 10.000 unit pada tahun ini,” ujar Menteri PKP usai mengunjungi calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (19/6/2026).

Turut hadir bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto, serta jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP meninjau rumah dua calon penerima bantuan yang merupakan kakak beradik, yakni Ahyani (71) dan Ariasih (67). Ahyani tinggal bersama satu orang anak dan empat cucunya, sementara Ariasih tinggal bersama empat anaknya, termasuk satu anak penyandang disabilitas.

Kondisi rumah yang ditempati keduanya tergolong memprihatinkan. Struktur kolom dan ring balok telah rapuh, rangka atap mengalami kerusakan, minim pencahayaan dan sirkulasi udara, serta sebagian material bangunan sudah tidak layak. Bahkan, salah satu rumah masih menggunakan lantai tanah, dinding kayu yang lapuk, dan penutup atap berbahan asbes yang berisiko membahayakan penghuni.

Dalam proses renovasi nantinya, rumah juga akan didesain agar memiliki pencahayaan dan penghawaan yang lebih baik, salah satunya melalui penambahan atap transparan. Proses pengerjaan ini dijadwalkan dimulai pada 24 Juni 2026 hingga 24 Agustus 2026.

Menteri PKP mengakui bahwa tantangan terbesar pelaksanaan program BSPS di Jakarta masih berkaitan dengan aspek legalitas lahan. “Rumah tidak layak huni di Jakarta masih mencapai sekitar 824 ribu unit. Salah satu kendala yang masih banyak ditemui adalah persoalan alas hak atau legalitas kepemilikan lahan,” katanya.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa hasil verifikasi menunjukkan penerima bantuan yang dikunjungi telah memenuhi kriteria penerima program. “Hasil pendataan menunjukkan Ibu Ariasih dan Ibu Ahyani termasuk dalam kelompok desil 1. Bahkan tadi pagi kami juga mengecek bahwa mayoritas penerima bantuan di lokasi ini memang berada pada kelompok desil 1, sehingga program ini sudah tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program BSPS di Jakarta dan menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penyelesaian persoalan legalitas lahan. “Kami berterima kasih atas program ini.Untuk persoalan alas hak, pemerintah daerah siap mendukung selama lahan tersebut tidak dalam kondisi bersengketa,” ujarnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Menteri PKP dan jajaran juga meninjau pelaksanaan Pemilihan Terbuka Toko (PTT) Kelompok Penerima Bantuan BSPS di Kelurahan Palmeriam. Kegiatan tersebut diikuti oleh 11 calon penerima bantuan dengan total pagu anggaran sebesar Rp192,5 juta dan diikuti oleh dua toko material bangunan. Dari proses tersebut, berhasil diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp13.455.656 atau sekitar 6,97 persen.

Menteri PKP meminta agar hasil efisiensi tersebut dapat dimanfaatkan kembali untuk menambah kebutuhan material bangunan bagi masyarakat penerima bantuan. “Hasil efisiensi ini silakan dirundingkan bersama agar dapat dibelikan kembali bahan bangunan untuk masyarakat. Saya juga titip pesan, tidak boleh ada pungutan liar. Tolong masyarakat ikut mengawasi, apabila ada pungli segera laporkan dan dokumentasikan,” tegasnya.