Pemerintah Longgarkan Proses Pengadaan Energi dari Amerika Serikat

Jakarta - Pemerintah tengah memfinalisasi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang membuka peluang PT Pertamina Tbk. (Pertamina) untuk membeli energi dari Amerika Serikat (AS) tanpa proses lelang (bidding).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari kesepakatan tarif resiprokal antara kedua negara. Kebijakan ini disebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat pasokan dan keamanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global serta volatilitas harga energi dunia.

"Karena ini bagian dari reciprocal tarrif. Jadi ini hanya untuk perusahaan AS, tanpa bidding," ujar Airlangga dalam konferensi pers 13th US-Indonesia Investment Summit di Jakarta, Senin (17/11).

Seperti dikutip dari Antara, Airlangga menjelaskan, pemerintah Indonesia dan AS saat ini berada pada tahap akhir negosiasi untuk pembebasan tarif bagi sejumlah komoditas unggulan Indonesia. Targetnya, seluruh proses dapat rampung tahun ini.

"Sebetulnya hampir semua teks sudah kita bahas. Jadi kita juga sudah kirim dengan Amerika, tinggal finalisasi legal drafting-nya," katanya.

Beberapa komoditas Indonesia yang tidak diproduksi di AS dipastikan akan mendapatkan pembebasan tarif masuk, antara lain minyak kelapa sawit (CPO), karet, teh, dan kopi. Sementara komoditas seperti tekstil dan alas kaki masih dalam pembahasan.

Diberitakan sebelumnya, AS menyetujui penurunan tarif bagi sejumlah produk Indonesia dari ancaman awal 32 persen menjadi 19 persen.

Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Indonesia, melalui Pertamina, juga berkomitmen meningkatkan impor energi dari AS dengan nilai hingga 15 miliar dollar AS. Komitmen ini diajukan sebagai upaya menyeimbangkan neraca perdagangan sekaligus menjadi imbal balik atas penurunan tarif yang diberikan AS.

Selain perdagangan, terdapat pula komitmen investasi untuk kebutuhan proyek di Indonesia, serta investasi pembangunan fasilitas blue ammonia di AS. Total nilai investasinya mencapai 10 miliar dollar AS.

Dengan keseluruhan paket perdagangan dan investasi tersebut, Airlangga menilai bahwa posisi neraca dagang kedua negara akan kembali seimbang.

Tahap Final

Pada kesempatan itu, Airlangga menyampaikan, proses negosiasi tarif antara Indonesia dan AS kini berada di tahap final.

Perundingan agar komoditas andalan Indonesia dibebaskan tarif ditargetkan rampung tahun ini.

"Hampir semua teks sudah kita bahas, kita juga sudah kirim ke Amerika, tinggal finalisasi legal drafting-nya di kedua sisi," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan tidak ada keberatan dari negara lain terkait kesepakatan tarif khusus tersebut, termasuk dari Inggris.

"Tidak ada protes, saya sudah bicara (dengan Inggris). Tapi tentu kalau kita memberikan fasilitas ke satu negara, negara lain juga kepingin, itu normal saja," katanya.

Lebih lanjut, Menko juga menjelaskan bahwa Indonesia tetap mempunyai banyak payung kerja sama perdagangan dengan mitra lain, seperti Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa, Kanada, hingga Tiongkok.

Dengan begitu, dinamika hubungan dagang dinilai dapat dikelola secara wajar tanpa menimbulkan ketegangan.

Adapun dalam kesepakatan dengan AS, sejumlah komoditas Indonesia yang tidak diproduksi Negeri Paman Sam akan mendapatkan tarif 0 persen. Komoditas itu meliputi minyak sawit mentah (CPO), karet, teh, kopi, serta produk karet lainnya. Sementara, tarif untuk tekstil dan alas kaki masih dalam tahap pembahasan.

Diberitakan sebelumnya, AS telah menyetujui penurunan tarif bagi sejumlah produk Indonesia dari ancaman awal 32 persen menjadi 19 persen.

Sebagai bagian dari paket negosiasi, Indonesia juga menyampaikan komitmen untuk menambah impor dari AS guna menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara. Indonesia berkomitmen mengimpor energi dari AS dengan nilai hingga 15 miliar dollar AS, sementara impor produk pertanian dari AS ditargetkan mencapai 4,5 miliar dollar AS.

Di sektor investasi, terdapat kesepakatan pembangunan fasilitas blue ammonia di AS dengan nilai mencapai 10 miliar dollar AS, serta investasi lainnya untuk proyek-proyek di Indonesia.