Dicurigai Miliki 'Drone', Kuba Tegaskan Hak Pertahanan

ISTANBUL - Kedutaan Besar Kuba di AS, Minggu (17/5), mengatakan bahwa negaranya memiliki hak untuk membela diri terhadap agresi asing menyusul laporan media yang mengutip tuduhan intelijen AS yang belum terverifikasi bahwa Havana telah memperoleh drone militer.

"Seperti negara mana pun, Kuba memiliki hak untuk membela diri terhadap agresi asing," kata kedutaan dalam pernyataan yang diunggah di akun media sosial X.

"Ini disebut membela diri dan dilindungi oleh hukum internasional dan Piagam PBB," kata pernyataan itu.

Kedutaan juga menuduh para kritikus di AS telah memutarbalikkan persiapan pertahanan yang wajar oleh Kuba.

"Mereka dari AS yang berupaya menundukkan dan, pada kenyataannya, menghancurkan bangsa Kuba melalui agresi militer dan perang tidak menyia-nyiakan satu momen pun untuk membuat dalih, menciptakan dan menyebarkan kebohongan, dan memutarbalikkan sebagai hal yang luar biasa persiapan logis yang diperlukan untuk menghadapi potensi agresi," tambahnya.

Kedutaan itu tidak menyebutkan alasan spesifik atas pernyataannya.

Sebelumnya, Minggu (17/5), situs berita yang berbasis di AS, Axios, melaporkan, mengutip penilaian intelijen AS yang belum diverifikasi dan bersifat rahasia, bahwa Kuba diduga telah memperoleh lebih dari 300 drone militer dan membahas kemungkinan rencana untuk menggunakannya terhadap target Amerika.

Menurut laporan tersebut, para pejabat intelijen AS percaya bahwa target potensial yang dibahas termasuk pangkalan angkatan laut AS di Teluk Guantanamo, kapal-kapal militer AS, dan mungkin Key West, Florida.

Para pejabat AS tidak percaya Kuba sedang mempersiapkan serangan yang akan segera terjadi, tetapi mengeklaim bahwa tuduhan tersebut telah meningkatkan kekhawatiran dalam pemerintahan Presiden AS Donald Trump atas hubungan militer Havana dengan Rusia dan Iran, serta meningkatnya penggunaan drone dalam perang," kata laporan itu.

Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez juga memberikan tanggapannya dalam unggahan terpisah di X, menuduh Washington membangun "kasus palsu" untuk membenarkan tekanan ekonomi dan kemungkinan agresi terhadap Kuba.

"Tanpa alasan yang sah, pemerintah AS, hari demi hari, membangun kasus palsu untuk membenarkan perang ekonomi yang kejam terhadap rakyat Kuba dan agresi militer yang akan terjadi," tulis Rodriguez.

Dia juga menuduh beberapa media mempromosikan "fitnah" dan memperkuat sindiran dari pemerintah AS.

"Kuba tidak mengancam atau menginginkan perang. Kuba membela perdamaian dan mempersiapkan diri untuk menghadapi agresi eksternal dengan menjalankan hak yang sah untuk membela diri yang diakui oleh Piagam PBB," tambahnya. Ant