Tanpa Regenerasi Petani, KRKP Ingatkan Indonesia Bisa Terancam Krisis Pangan

JAKARTA – Penurunan jumlah petani menjadi sinyal serius bagi keberlanjutan sektor pangan nasional. Peralihan tenaga kerja muda ke sektor non-pertanian, rendahnya pendapatan usaha tani, serta keterbatasan akses lahan membuat regenerasi petani semakin terhambat.

Kondisi ini mengancam produktivitas jangka panjang dan meningkatkan ketergantungan pada impor pangan. Jika tidak diantisipasi melalui modernisasi pertanian, insentif ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan dan teknologi di tingkat petani, risiko gap produksi dapat semakin melebar dan mengganggu ketahanan pangan nasional.

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menilai tren penurunan jumlah petani dalam satu dekade terakhir berpotensi mengurangi kapasitas produksi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan konsumsi pangan.

Koordinator KRKP Said Abdullah mengatakan sekitar 5 juta tenaga kerja telah meninggalkan sektor pertanian sepanjang 2013 hingga 2023.

“Dari total petani kita, hampir 60 persen adalah petani padi. Jika basis produksinya justru semakin menyempit, maka kemampuan kita menjaga pasokan akan ikut tertekan,” katanya dalam International Sustainable Rice Forum (ISRF) 2025 di Jakarta, Senin (17/11).

Pada periode yang sama, lanjutnya, jumlah petani dengan lahan kurang dari 0,5 hektare (gurem) naik sekitar 3 juta orang, menunjukkan semakin kecilnya skala usaha tani di tingkat akar rumput.

Fenomena pergeseran tenaga kerja tersebut cenderung terjadi pada kelompok usia produktif, yang beralih ke sektor nonpertanian karena pendapatan petani dinilai rendah dan tidak stabil, katanya, menjelaskan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, menyebabkan regenerasi petani berjalan lambat, sementara kebutuhan pangan nasional terus meningkat.

Ia menilai adopsi praktik budidaya rendah karbon seperti pengairan berselang, penggunaan pupuk rasional, dan efisiensi pengolahan pascapanen dapat membantu meningkatkan produktivitas, tetapi tetap harus diikuti perbaikan pendapatan agar petani tertarik bertahan di sektor pertanian.

Menurut Said, tanpa kebijakan pendukung yang komprehensif, kapasitas produksi akan terancam dalam jangka panjang jika struktur petani tidak segera dibenahi.

“Peningkatan efisiensi penting, tetapi tidak cukup. Kita harus memastikan pendapatan petani naik agar menarik bagi generasi muda,” ujar dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut produksi beras nasional tahun 2025diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, disertai kenaikan produksi jagung.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah menyetop impor beras tahun ini karena stok domestik dinilai mencukupi.

Ia menyebut tahun lalu impor beras mencapai sekitar 4,5 juta ton, sementara di 2025 terdapat surplus sekitar empat juta ton yang tersimpan di gudang.

Zulhas mengatakan bahwa transformasi pertanian dalam lima tahun ke depan difokuskan pada sektor protein pangan, modernisasi alat dan mesin, varietas unggul, serta penguatan kelembagaan petani.

“Indonesia 1 hingga 5 tahun ke depan akan membangun di sektor pertanian, menuju kedaulatan pangan secara besar-besaran,” ujar dia.