Gubernur Khofifah Sebut Kawasan Jatim Hub di Sidoarjo Perkuat Daya Saing Ekspor

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut kawasan Jatim Hub di Sidoarjo memperkuat daya saing ekspor Jawa Timur melalui integrasi layanan karantina dan logistik guna mempercepat distribusi barang, menekan biaya logistik, serta mengurangi "dwelling time".

“Di tengah persaingan perdagangan global, kecepatan layanan menjadi bagian dari daya saing,” katanya dalam keterangan diterima di Surabaya, Jatim, Sabtu (9/5).

Menurut dia, keberadaan Instalasi Karantina Terpadu Jawa Timur di kawasan Puspa Agro Jemundo, Kabupaten Sidoarjo, menjadi langkah strategis dalam memperkuat efisiensi perdagangan, logistik ekspor-impor, serta pengawasan lalu lintas komoditas hewan, ikan dan tumbuhan di Jawa Timur.

Ia menjelaskan fasilitas tersebut merupakan implementasi Integrated Agro-Logistics and Quarantine Gateway yang mengintegrasikan sistem logistik pangan dan prosedur karantina dalam satu sistem efisien, cepat dan transparan.

“Dengan adanya gerbang terintegrasi ini, proses logistik dan karantina tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dalam satu sistem yang modern dan efektif,” katanya.

Khofifah mengatakan penguatan fungsi karantina selaras dengan strategi Gerbang Baru Nusantara yang menempatkan Jawa Timur sebagai pusat konektivitas, logistik, dan ekonomi penghubung Indonesia Barat dan Timur.

Ia menyebut posisi strategis Jawa Timur didukung tujuh bandara, 37 pelabuhan dan 12 ruas jalan tol, serta dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 13 kawasan industri dan satu kawasan industri halal.

Selain itu, Pelabuhan Tanjung Perak melayani 24 dari 41 rute Tol Laut nasional sehingga hampir 80 persen pasokan logistik wilayah Indonesia Timur berasal dari Jawa Timur.

“Hal ini semakin menegaskan posisi Jawa Timur sebagai 'center of gravity' logistik dan perdagangan nasional sekaligus Gerbang Baru Nusantara,” tegasnya.

Khofifah menambahkan kawasan Jatim Hub diharapkan menjadi pintu masuk produk koperasi, usaha kecil menengah (UKM), dan industri kecil menengah (IKM) menuju pasar global.

“Kita ingin produk-produk daerah, termasuk produk Koperasi Merah Putih, UKM dan IKM, tidak hanya beredar di pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing di pasar global,” ujarnya.

Menurut dia, tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha selama ini ialah distribusi barang yang lambat dan tingginya biaya logistik sehingga integrasi layanan karantina dan logistik diperlukan agar distribusi lebih cepat dan efisien.

Fasilitas karantina terpadu tersebut mengintegrasikan pemeriksaan, pengasingan, tindakan karantina, hingga pengujian laboratorium dalam satu kawasan yang diperkuat sistem "joint inspection" bersama Bea Cukai.

Kawasan Jatim Hub juga dilengkapi pergudangan, "cold storage", tempat penimbunan sementara, kawasan distribusi, laboratorium dan pasar terpadu.

Pengembangan kawasan dilakukan melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Karantina Indonesia dengan dukungan PT Jatim Grha Utama (JGU) sebagai badan usaha milik daerah (BUMD).

Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding mengatakan keberadaan Badan Karantina Indonesia (Barantin) merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memperkuat perlindungan sumber daya alam hayati nasional.

“Kami berterima kasih kepada Ibu Gubernur Khofifah yang telah menempatkan Balai Karantina di satu tempat sehingga barang yang diuji dan dikarantina bisa lebih mudah, efektif, efisien, tidak berbelit, dan mengurangi 'dwelling time',” ujarnya.