Dorong Penguatan Pendidikan untuk Atasi Kemiskinan

Pemerintah melalui Kemenko PMK bertekad untuk terus mendorong dan mengawal program prioritas nasional yaitu pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan dan kesehatan yang berkualitas yang bisa mendorong pertumbuhan perekonomian demi mempercepat upaya pengentasan kemiskinan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memiliki visi mulia menjadi koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

Kementerian ini secara lebih rinci mengemban tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Saat ini, Pratikno dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dimana kementeriannya bertanggung jawab untuk memperjuangkan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan sertapengawalan program prioritas nasional.

Untuk mengetahui bagaimana program kerja, agenda, serta tantangan yang dihadapi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, wartawan Koran Jakarta, Fredrikus W Sabini, melakukan wawancara dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, yang dirangkum dalam sejumlah kesempatan.

Berikut petikan wawancaranya.

Kemenko PMK ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sekolah-sekolah terintegrasi yang ditujukan kepada siswa dari kelompok masyarakat kelas menengah. Progresnya atas rencana ini sudah sejauh mana?

Kemenko PMK ditugaskan untuk membuat konsep mengenai sekolah integrasi tersebut. Kami diperintahkan untuk memikirkan lebih dalam, mungkin semacam sekolah terintegrasi di tiap kecamatan, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada SMK dengan fasilitas yang lengkap, fasilitas laboratorium, olahraga, bengkel ya untuk vokasional, dan seterusnya. Jadi bukan hanya tentang sains, teknologi, engineering, dan matematika, tetapi Pak Presiden menambahkan ada arts dan olahraga.

Untuk mencetak siswa-siswa unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), pemerintah telah meluncurkan Sekolah Garuda.

Sementara untuk memastikan pemerataan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga dengan kategori sangat miskin (desil 1) dan miskin (desil 2), ada Sekolah Rakyat.

Ini semua butuh kajian yang lebih mendalam yang dielaborasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Bagaimana langkah yang ditempuh untuk mewujudkan semua ini?

Sekolah-sekolah integrasi yang nantinya dibentuk oleh pemerintah itu tidak harus sekolah baru, karena ada opsi untuk mengkonversi sekolah-sekolah negeri yang ada. Langkah itu telah dijalankan saat membentuk Sekolah Garuda.

Di Sekolah Garuda, tidak semuanya baru. Ada sebagian yang merupakan transformasi dari sekolah existing. Demikian juga dengan sekolah integrasi, tetapi ini masih terlalu dini karena kami juga baru saja memperoleh penugasan untuk memikirkan mengenai ini.

Lalu apa yang jadi tujuan dari pembangunan sekolah-sekolah yang terintegrasi ini?

Sektor pendidikan akan menjadi prioritas utama dalam program pengentasan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pendidikan vokasional yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Jadi, bagaimana kita me-matching-kan antara supply side di sektor pendidikan dengan demand side di sektor tenaga kerja, baik itu tenaga kerja di dalam negeri maupun tenaga kerja di luar negeri. Jadi, ini mempersiapkan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, baik di level bawah maupun level yang teknologi tinggi, serta juga untuk pekerja migran.

Termasuk adalah bagian dari penyiapan kemampuan berbahasa, mengenal budaya, selain kemampuan-kemampuan teknis, dan ini dilakukan secara sinergis, melibatkan banyak sekali kementerian karena ini bukan berbicara dari supply side di sektor pendidikan, tapi juga demand side di sektor tenaga kerja. Itu penugasan yang paling utama bagian dari pengentasan kemiskinan.

Lalu bagaimana dengan langkah untuk memperkuat pendidikan vokasi?

Kemenko PMK menilai upaya penanggulangan kemiskinan harus berjalan dengan penguatan sektor pendidikan.

Kami ditugaskan oleh pak Presiden Prabowo untuk memperkuat pendidikan vokasi agar masyarakat memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Ini juga menjadi kunci penting dalam menekan angka kemiskinan.

Saya berharap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui vokasi pendidikan mampu membuka lebih banyak peluang kerja. Selain itu, hal tersebut juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kalau pendidikan vokasi kuat, masyarakat bisa mandiri secara ekonomi. Itu artinya, kita tidak hanya membantu keluar dari kemiskinan, tapi juga mencegah mereka jatuh kembali ke dalamnya.

Penguatan SDM tidak hanya menyangkut peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga keterhubungan dengan ketersediaan dan penciptanya lapangan kerja yang berdampak peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pak Presiden juga meminta untuk mengkaji pengembangan sekolah terintegrasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Permasalahan mendasar kesehatan yang perlu dituntaskan oleh pemerintah saat ini yaitu mengenai stunting dan TBC. Tanggapan Anda terkait masalah ini?

Permasalahan mendasar bidang kesehatan di Indonesia yaitu stunting dan tuberkulosis (TBC) harus segera dituntaskan. Ini permasalahan kita bersama dan memerlukan penanganan yang sangat cepat dan Presiden sudah perintahkan kepada kabinet untuk percepatan.

Penanganan masalah kesehatan seperti stunting dan tuberkulosis ini juga memerlukan peran sentral dari ahli kesehatan masyarakat. Nah inilah peran sentral dari para ahli kesehatan masyarakat yang pendekatannya tidak hanya dengan perangkat teknis medis yang klinikal, tetapi juga sosial dan gaya hidup, termasuk kesehatan hewan dan kesehatan alam.

Pandangan Anda mengenai perhatian khusus pemerintah terhadap pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia?

Perhatian pada peningkatan sumber daya manusia di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan komitmen kuat untuk mewujudkan bangsa yang berkualitas untuk menyambut Indonesia Emas.

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang terus mengalami peningkatan seiring dengan perhatian yang sangat signifikan dari pemerintah untuk peningkatan sumber daya manusia.

Kita sekarang kan pemerintah memberikan perhatian yang sangat signifikan untuk SDM ya, terutama kesehatan, mulai dari rumah sakit di pelosok-pelosok, penambahan dokter, sampai dengan pemeriksaan kesehatan gratis dan lain-lainnya.

KORAN JAKARTA/M FACHRI

Terkait digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI), sejauh mana pentingnya dua hal ini dalam hal birokrasi modern?

Transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) penting dalam tata kelola pemerintahan karena transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan bagi birokrasi modern agar dapat bekerja lebih efisien, efektif, dan produktif.

Kita tidak bisa lagi menunda. Tantangannya bukan pada perlu atau tidaknya mengadopsi teknologi, melainkan bagaimana kita mengadopsinya dengan cepat, efektif, efisien, dan produktif.

Birokrasi juga harus bergerak cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Transformasi digital bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi perubahan cara berpikir dan bekerja di seluruh level pimpinan.

Sebagai analogi, peran kecerdasan buatan layaknya pesawat terbang yakni memiliki risiko, tetapi menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan dengan jauh lebih cepat dan efisien. Jadi yang perlu dipastikan adalah cara mengelola dan memitigasi risikonya. Itulah arti penting penggunaan AI yang bijak sekaligus cerdas.

Pemanfaatan AI dalam isu stunting dan tuberkulosis yang melibatkan lebih dari 20 kementerian/lembaga misalnya. Diperlukan sistem navigasi cerdas agar kebijakan lintas sektor dapat dijalankan secara presisi.

"Kita butuh alat navigasi yang mampu menyinergikan lintas sektor, agar setiap isu seperti stunting atau tuberkulosis bisa ditangani dengan presisi dari perencanaan, anggaran, sampai intervensi lapangan.

Transformasi digital juga harus dimulai dari perubahan pola pikir di kalangan pimpinan birokrasi. Oleh karena itu saya mengajak seluruh pejabat untuk membuka diri terhadap pengetahuan baru dan berani meninggalkan cara kerja lama yang sudah tidak relevan.

Mengenai penanganan penyakit TBC, langkah apa yang diambil oleh kementerian Anda?

Kasus TBC di Indonesia sudah memasuki tahap darurat sehingga penanganannya harus dilakukan dengan keseriusan yang setara dengan penanganan pandemi Covid-19.

Ini masalah serius. Karena itu, penanganan TBC harus kita arus-utamakan agar terbentuk critical mass dan gerakan sosial yang kuat, mulai dari masyarakat hingga kepemimpinan nasional.

TBC sendiri merupakan masalah bangsa yang harus ditangani secara menyeluruh oleh semua pihak. Kematian akibat TBC secara global mencapai 1 miliar orang dalam 200 tahun atau rata-rata 5 juta per tahun yang bahkan melampaui kematian akibat Covid-19 dunia.

Pentingnya langkah nyata, mulai dari meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye bahaya TBC dengan memanfaatkan pop culture, memperluas kewajiban skrining untuk memperoleh data yang akurat sekaligus mencegah penularan, hingga memastikan pengobatan berjalan tuntas.

Selain itu promosi kesehatan dan perubahan perilaku merupakan kunci utama agar TBC tidak terus menular dan merenggut banyak nyawa.

Kami ingin isu TBC ini benar-benar menjadi arus utama. Harus ada gerakan masif, bukan hanya di level teknis, tetapi juga kelembagaan, dan sampai ke masyarakat. Semua pihak perlu bersinergi agar Indonesia bisa mengulang keberhasilan seperti dalam penanganan Covid-19.

Selain dalam isu stunting dan tuberkulosis, apa harapan Anda terkait pemanfaatan “AI”?

Saya ingin kecerdasan buatan bisa merawat lebih banyak budaya dari yang saat ini terserap. Ayo bangun AI yang berbicara semua bahasa, merawat semua cerita, dan melayani semua orang, mari membuat kerangka tata kelola yang memprioritaskan martabat manusia dan keragaman budaya.

Saat ini teknologi sangat berpengaruh terhadap kebudayaan dan masa depannya. Perkembangan pesat dari teknologi digital dan kecerdasan artifisial telah mengubah kehidupan manusia, mengubah bagaimana pengetahuan dibentuk, dilestarikan, dan disebarkan.

Namun sayangnya, konsentrasi kekuatan digital saat ini dinilai belum setara, yang terlayani hanya dalam segelintir bahasa dan tradisi budaya, sehingga menyebabkan krisis dari representasi budaya.

Data menunjukkan lebih dari 90 persen konten digital dibuat hanya dalam 12 bahasa, ini menyebabkan ribuan bahasa dan tradisi lisan lainnya terancam punah. Hal ini bukan karena nilai dari budaya tersebut yang kurang, tetapi karena algoritma gagal untuk menemukan mereka.

Jika ingin menjawab tantangan, kecerdasan buatan harus berpacu pada empat pilar utama; yang pertama dukungan komunitas dalam melestarikan tradisi budaya. Kedua, pengembangan AI yang inklusif, kita harus berinvestasi secara global dalam sistem multilingual AI yang menunjukkan spektrum kehidupan manusia, dipandu dengan penilaian dampak yang menghargai perbedaan dan mengurangi bias. Ketiga, edukasi literasi digital yang harus berakar pada nilai budaya, dan keempat, tata kelola yang berpusat pada manusia.

Membahas soal isu teknologi, salah satu tantangannya yaitu mengenai ketimpangan. Menurut Anda langkah yang tepat bagi mengatasi hal ini bagaimana?

Saya mengajak para murid untuk mengatasi ketimpangan yang ada di Indonesia dengan menciptakan produk koding dan kecerdasan buatan yang dapat diakses oleh semua pihak.

Saya berpesan kepada para murid yang akan mengikuti mata pelajaran pilihan koding dan AI agar keterampilan mereka dalam dua bidang tersebut nantinya tidak digunakan untuk memperlebar ketimpangan yang sudah ada, antara kelas ekonomi, atas dengan bawah, antara kota dengan desa, maupun antara Pulau Jawa dengan pulau lainnya.

Sekali lagi koding tidak boleh semakin memperlebar ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin, antara kota dengan desa, antara Jawa dengan luar Jawa. Justru, melalui koding, kita membuat ketimpangan itu semakin menipis, membuat coding for all, AI for all untuk kepentingan semua, terutama kepentingan masyarakat.

Saya berharap kehadiran dua mata pelajaran pilihan itu dapat memacu para murid untuk nantinya menciptakan aplikasi yang dapat menjadi solusi untuk menjawab sederet tantangan, mulai dari isu kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat lokal hingga pelestarian lingkungan.

Saya juga berharap para murid yang nantinya telah memiliki kemampuan koding dan AI dapat membantu petani untuk memprediksi iklim, pilihan tanaman yang sesuai serta mendeteksi pohon yang sakit agar dapat segera diobati.

Tak hanya itu, saya pun berharap para murid nantinya dapat memanfaatkan bidang koding dan AI untuk mengkonversi teks ke dalam suara dan sebaliknya, sehingga memudahkan penyandang disabilitas tunanetra dalam membaca serta memproduksi tulisan.

Kemenko PMK beberapa waktu lalu memperkenalkan Gerakan KITATANGGUH sebagai upaya kolektif untuk kurangi risiko bencana. Apa latar belakang dicetuskannya inisiatif ini?

Saya kira kita semua tahu betapa besar kerugian yang harus ditanggung oleh pemerintah, oleh masyarakat yang menjadi korban, dan juga oleh publik secara keseluruhan akibat bencana. Ini harus kita selesaikan bersama dan kita semua harus benar-benar tangguh.

Oleh karena itu penting membangun budaya tangguh di masyarakat melalui kesadaran kolektif untuk melakukan langkah pencegahan. Budaya tangguh di tengah masyarakat harus terus diperkuat untuk mengurangi risiko bencana.