Menghadirkan Layanan Kesehatan Hingga ke Pelosok Daerah Kalimantan Selatan

Banjarmasin - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) berkomitmen mewujudkan pembangunan kesehatan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan dengan menghadirkan layanan bagi masyarakat hingga ke pelosok daerah.  

Gubernur Kalsel Muhidin menegaskan hal itu di Banjarmasin, Selasa, pada Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan Daerah (Musrenbangkesda) se-Kalsel 2025 yang dilanjutkan penandatanganan komitmen bersama seluruh kepala daerah.

Muhidin mengatakan kegiatan yang mengusung tema Harmoni Banua dalam Pembangunan Kesehatan yang Merata dan Berkelanjutan, untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun langkah strategis pembangunan sektor kesehatan yang sinergis.   

“Penting komitmen daerah meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan fasilitas yang memadai, penguatan anggaran, serta pemerataan tenaga medis hingga ke wilayah terpencil,” ujar dia.

Ia menekankan upaya itu tidak hanya berhenti di musyawarah saja, seluruh kabupaten/kota benar-benar menganggarkan secara maksimal untuk kesehatan supaya masyarakat di daerah terpencil pun bisa terjangkau oleh tenaga medis.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel Diauddin mengungkapkan tantangan terbesar pembangunan kesehatan di daerah saat ini adalah keterbatasan akses di wilayah terluar, termasuk pulau kecil, seperti di Kabupaten Kotabaru.

“Secara jumlah tenaga medis sebenarnya sudah mencapai lebih dari 90 persen, tetapi penempatannya di wilayah terpencil masih menjadi kendala,” tuturnya.

Selain masalah distribusi tenaga medis, Diauddin juga menyoroti keterbatasan anggaran dan kendala logistik obat serta vaksin akibat pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

“Kegiatan Dinas Kesehatan banyak di lapangan, termasuk pembinaan dan evaluasi ke kabupaten/kota. Yang paling terdampak itu instalasi perbekalan farmasi karena pemotongan juga berlaku di sana, padahal 50 persen perjalanan dinas itu untuk mengantar obat ke kabupaten,” ungkapnya.

Diauddin memperkirakan, pada 2026 pengiriman obat dan vaksin dari provinsi ke kabupaten/kota kemungkinan hanya bisa dilakukan dua kali dalam setahun.

Karena itu, pihaknya meminta kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk menjemput logistik obat dari provinsi agar distribusi tidak terhambat.

Melalui Musrenbangkesda 2025, diharapkan menghasilkan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan tenaga medis, keterbatasan anggaran, dan kelancaran distribusi logistik kesehatan, sekaligus mempercepat pencapaian target utama seperti penurunan angka kematian ibu, bayi, dan prevalensi stunting.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan bidang kesehatan kepada sejumlah kabupaten/kota sebagai bentuk apresiasi terhadap capaian terbaik di sektor kesehatan setiap daerah.