Perkuat Ekonomi Masyarakat Pesisir, KKP Kembangkan Dua Program Prioritas di Maluku

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku melalui berbagai program nasional, antara lain Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). 

Dijelaskan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif, kedua program nasional menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di kawasan timur Indonesia.

“PIT dirancang untuk menciptakan tata kelola perikanan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Melalui sistem kuota dan zonasi, Maluku justru menjadi wilayah prioritas karena memiliki potensi sumber daya ikan yang besar di WPP 714, 715, dan 718,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (8/11).

Selain PIT, KKP mendorong pemerataan pembangunan pesisir melalui program KNMP. Di Maluku, program ini sedang memasuki tahap percepatan pembangunan infrastruktur dasar berupa fasilitas nelayan yang nantinya akan menjadi sentra ekonomi perikanan.

“Di Maluku ada dua lokasi KNMP, yaitu di Desa Waelihang Kabupaten Buru dan Desa Labetawi, Kota Tual. Kita kebut pembangunannya agar dapat selesai akhir tahun, usulan untuk tahun depan juga telah kita buka untuk tahap berikutnya,” ungkap Latif.

Latif mengatakan, pihaknya juga sangat terbuka menjaring berbagai masukan serta aspirasi dan pemerintah daerah serta masyarakat nelayan terkait percepatan pembangunan infrastruktur perikanan, terutama pelabuhan perikanan dan sarana pendukung di Maluku yang wilayahnya berupa gugusan kepulauan.

“Belum lama, kami beraudiensi dengan Komisi II DPRD Provinsi Maluku dan mencatat berbagai saran serta masukan. Dialog ini menjadi wadah yang konstruktif untuk memperkuat kolaborasi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di wilayah Maluku,” imbuhnya.

Latif menambahkan, evaluasi terus dilakukan KKP untuk membenahi permasalahan yang terjadi di lapangan. Pihaknya juga terus melakukan kajian dengan menggandeng berbagai pihak, diantaranya akademisi dan mitra pembangunan KKP.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di berbagai kesempatan menyampaikan transformasi tata kelola perikanan tangkap melalui kebijakan penangkapan ikan terukur menjadi strategi KKP untuk menopang ketahanan panangan yang berkelanjutan, selain menyeimbangkan aspek ekonomi dan ekologi.