Imbangi Kenaikan Impor Barang Modal dengan Kapasitas Bahan Baku Lokal

Proses perizinan yang berbelitbelit mempersulit investor, begitu juga gangguan keamanan membuat biaya investasi membengkak.

JAKARTA - Lembaga kajian Center of Economic and Law Studies (Celios) menyatakan kenaikan impor Januari-September 2025, dengan andil utama dari meningkatnya pembelian barang modal merupakan sinyal positif industri dalam negeri mulai ekspansi.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira di Jakarta, Selasa (4/11) mengatakan dampak kenaikan impor barang modal itu akan dirasakan hasilnya tiga sampai enam bulan ke depan, berupa peningkatan kapasitas produksi.

Menurut dia, sektor industri yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekspansi dan kapasitas produksi, yaitu, industri kima, farmasi, serta industri besi dan baja.

Guna membantu industri meningkatkan daya saingnya, ia pun menilai perlu insentif pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk impor barang modal, insentif pajak bumi bangunan, serta pengurangan tarif listrik guna memacu utilitas.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia surplus selama 65 bulan berturut-turut atau sejak Mei 2020, dengan nilai keuntungan kumulatif Januari-September 2025 sebesar 33,48 miliar dollar AS atau sekitar 558 triliun rupiah.

Keuntungan kumulatif yang diperoleh Indonesia sejak awal tahun hingga September 2025 itu berasal dari total ekspor sebesar 209,8 miliar dollar AS atau 3,49 kuadriliun rupiah dan impor di periode yang sama sebanyak 176,32 miliar dollar AS atau 2,93 kuadriliun rupiah.

Impor periode Januari-September 2025 naik 2,62 persen secara tahunan, dengan andil utama peningkatan oleh impor barang modal sebesar 3,36 persen.

Menurut penggunaannya, impor yang dilakukan oleh Indonesia pada periode tersebut digunakan untuk bahan baku atau penolong sebesar 124,4 miliar dollar AS atau 2 kuadriliun rupiah, barang modal 35,9 miliar dollar AS atau 598 triliun rupiah, dan barang konsumsi 16,02 miliar dollar AS atau 267 triliun rupiah.

Menanggapi hal itu, Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko, mengatakan data tersebut tentu memberikan sinyal positif terhadap perekonomian nasional.

Kenaikan impor bahan modal jelasnya, walaupun membutuhkan waktu untuk menghasilkan peningkatan produksi, namun akan menimbulkan dampak multiplier melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja dan konsumsi, peningkatan pembelian input yang terkait yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan konsumsi.

Momentum tersebut perlu dijaga, bahkan perlu difasilitasi agar iklim investasi di sektor riil semakin membaik.

“Proses perizinan jangan sampai berbelit-belit yang mempersulit investor, begitu juga keamanan, jangan sampai itu karena gangguan keamanan membuat biaya berlebih bagi investasi. Dalam banyak kasus, keamanan ini menimbulkan pembengkakan cost investasi, begitu juga perizinan yang birokratis yang tidak efisien,” katanya.

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah penyediaan infrastruktur, perpajakan yang diawasi dengan ketat agar tetap kondusif dalam meningkatkan investasi.

Stabilitas Ekonomi

Peneliti Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI) Erwin Syahrial mengatakan perlu dilihat lebih dalam indikasi pulihnya kepercayaan pelaku usaha terhadap stabilitas ekonomi nasional, bukan semata peningkatan kapasitas produksi.

“Betul bahwa impor barang modal menandakan ekspansi industri. Lebih dari itu, tren ini mencerminkan keyakinan baru dunia usaha terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah gejolak global,” kata Erwin.

Data BPS yang menunjukkan lonjakan impor mesin dan peralatan hingga naik sekitar 18 persen pada Januari-Agustus 2025 merupakan tanda bahwa pelaku industri mulai menyiapkan investasi jangka menengah. Namun, ia mengingatkan bahwa kenaikan itu belum otomatis berbanding lurus dengan peningkatan output, karena banyak investasi masih berada pada tahap persiapan dan instalasi.

“Dampaknya baru akan terlihat pada semester pertama 2026, setelah mesin-mesin itu benar-benar beroperasi. Jadi indikator ini lebih tepat dibaca sebagai confidence signal, bukan hasil produksi langsung,” kata Erwin.

Selaku regulator, Pemerintah papar Erwin perlu memastikan agar dorongan investasi tidak hanya terkonsentrasi di sektor padat impor seperti baja dan kimia berat, tetapi juga menjangkau industri antara dan komponen lokal.

“Kalau kenaikan impor barang modal tidak diimbangi peningkatan kapasitas bahan baku dalam negeri, maka nilai tambah nasional tetap kecil,” tegasnya.

Erwin juga menekankan pentingnya dukungan kebijakan fiskal dan pembiayaan industri agar ekspansi ini berkelanjutan. “Momentum ini bagus, tapi jangan berhenti di impor mesin. Yang lebih penting adalah memastikan kapasitas baru itu menghasilkan produk bernilai tinggi dan menyerap tenaga kerja,” pungkasnya.