Junta akan Gelar Pemilu Tahap Kedua pada Januari

YANGON - Pemerintah militer Myanmar akan menyelenggarakan tahap kedua dari pemilihan umum multi-tahapnya pada 11 Januari, kata media pemerintah pada Rabu (29/10), sebuah pemungutan suara yang dianggap sebagai sandiwara oleh negara-negara Barat, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan kelompok hak asasi manusia.

Myanmar telah meng­ala­mi kekacauan politik sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021, menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi dan memicu perlawanan bersenjata nasional.

Puluhan partai prodemokrasi telah dilarang atau menolak untuk berpartisipasi dalam pemilu, yang diakui oleh pemimpin junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, tidak akan diadakan secara nasional.

“Tahap kedua akan diadakan dua pekan setelah tahap pertama pada tanggal 28 Desember, dan mencakup 100 kotamadya di seluruh negeri, termasuk beberapa di Yangon, ibu kota komersial dan kota terbesar Myanmar,” lapor media pemerintah.

Kelompok negara-negara Asia tenggara yang beranggotakan 11 negara mengakui pada pertemuan tahunannya bahwa mereka tidak dapat menghentikan pemilihan umum mendatang di Myanmar, tetapi para menteri luar negerinya menginginkan agar pemilihan tersebut berlangsung adil dan ­inklusif.

Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi dan 39 partai lainnya dibubarkan oleh komisi pemilihan umum yang dibentuk junta dua tahun lalu karena gagal mendaftar untuk pemilu.

Undang Media Asing

Sementara itu otoritas pemilu pada Rabu menyatakan bahwa media internasional akan diizinkan meliput pemilu mendatang yang dijalankan junta Myanmar dan undangan ini tampaknya bagian dari proses klaim mereka bahwa mereka sanggup menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil.

Komisi Pemilihan Umum yang dikuasai junta militer mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa media berita lokal dan internasional akan diizinkan untuk meliput pemilu tersebut, yang akan berlangsung secara bertahap selama beberapa pekan.

“Kementerian Informasi yang dikelola junta militer akan memeriksa dan menyetujui organisasi media internasional yang memenuhi syarat,” demikian bunyi pemberitahuan di surat kabar pemerintah The Global New Light of Myanmar.

Tidak jelas proses apa yang akan dilakukan dan outlet media mana yang akan disetujui untuk mengakses negara yang sebagian besar terputus oleh kudeta militer.

Lanskap media Myanmar berkembang pesat selama satu dekade masa pencairan demokrasi, dengan munculnya sejumlah outlet domestik baru dan masuknya jurnalis asing. Namun sejak militer mengambil alih kekuasaan, banyak dari outlet tersebut tutup, pindah ke daerah yang dikuasai pemberontak atau beroperasi dari pengasingan di negara tetangga Thailand. AFP/ST/I-1