MBG Telah Jangkau 39 Juta Warga

Diharapkan memperluas akses pangan bergizi bagi masyarakat, khususnya anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan di daerah tertinggal.

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 39,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia hingga akhir Oktober 2025. Program ini juga tercatat telah menyerap anggaran sebesar 35 triliun rupiah, atau sekitar 82 persen dari total pagu tahun berjalan.

"Sudah ada 13.347 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 39,2 juta penerima manfaat. Sekarang serapan anggaran MBG sudah Rp35 triliun," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (28/10).

Seperti dikutip dari Antara, Dadan menjelaskan, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola MBG mengatur pentingnya hubungan antarlembaga untuk program peningkatan kualitas gizi anak bangsa tersebut.

"Perpres ini mengatur tentang pentingnya mengatur hubungan antarlembaga, kalau terkait hal-hal teknis seperti pengelolaan SPPG, kebersihan, hingga keamanan pangan di dapur itu sudah ada di petunjuk teknis dan standar operasional prosedur (SOP)," katanya.

Dadan mengemukakan, pemerintah optimis bisa mengejar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun ini.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyampaikan pentingnya peraturan terkait tata kelola MBG untuk regulasi yang lebih tepat dan baik.

Zulhas menyampaikan, pemerintah baru saja menyelesaikan Keputusan Presiden (Keppres) Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di mana pihaknya yang akan memimpin koordinasi.

"Sudah, Insyaallah besok Keppres akan ada, kemudian juga sudah disepakati hari ini Peraturan Presiden (Perpres) Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, baik nanti penyelenggaraannya yang harus sempurna, kemudian pengawasan, juga tata kelolanya," katanya.

Sedangkan peraturan mengenai struktur organisasi dan tata kerja BGN akan diselesaikan pekan depan.

"Yang terpenting kita akan terus berkolaborasi karena ini adalah program utama yang akan memberikan dampak besar dan luas. Dengan 82,9 juta penerima manfaat, ini akan memberikan dampak yang besar," ucap Zulhas.

Harga Modal

Lebih lanjut, Dadan menegaskan tidak ada pemotongan anggaran per porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) karena semua bersifat at cost atau menyesuaikan dengan harga modal tanpa mengambil keuntungan.

"At cost itu kalau kurang ditambah, kalau lebih disimpan dalam rekening. Berapapun yang dibelanjakan (untuk bahan baku), itu yang kita bayar," katanya.

Dadan menjelaskan, di Indonesia terdapat perbedaan harga bahan bakul, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau seperti Papua. Oleh karena itu, BGN menyesuaikan dengan harga pokok di masing-masing wilayah untuk diberikan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

"Jadi, kalau harga naik atau misalnya di Papua, satu bahan baku harus dibayar Rp100 ribu, BGN bayar sesuai itu, dan itu rata-rata sekarang di Papua kan antara Rp26-27 ribu, bahkan ada di Papua Pegunungan itu satu porsi bahan bakunya Rp100 ribu, jadi bagaimana bisa dipotong?" paparnya.

Ia juga menyampaikan terdapat biaya komponen operasional sebesar tiga ribu rupiah yang juga bersifat at cost.​​​​

"Nah insentif lah yang kemudian itu haknya mitra, yang bisa digunakan dan diambil setiap hari. Setelah melakukan (distribusi MBG) baru kelihatan," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Dadan mengatakan hingga saat ini terdapat 13.347 SPPG di seluruh Indonesia.

BGN menargetkan seluruh dapur MBG mendapatkan SLHS dalam waktu sebulan ini.

"Sudah 690 (memiliki SLHS). Dalam sebulan (akan terpenuhi)," ujar dia.

Dia mengatakan setiap hari BGN mampu memverifikasi hingga 200 SPPG.

Melalui kolaborasi bersama berbagai pihak, BGN juga tengah membangun hingga 6.000 SPPG di daerah terpencil.