Jika Ada Petugas Potong Dana BLTS, PT Pos Indonesia Minta Jangan Ragu Adukan

JAKARTA - PT Pos Indonesia meminta masyarakat, khususnya penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan adanya oknum petugas yang melakukan pemotongan dana bantuan.

Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris saat ditemui di Jakarta, Kamis (23/10), menegaskan bahwa seluruh penerima bantuan berhak mendapatkan dana secara utuh sesuai ketentuan tanpa potongan apapun.

“Kami pastikan penyerahan bantuan dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah. Di lokasi pembayaran pun kami pasang spanduk yang menegaskan tidak boleh ada potongan dengan alasan apapun,” kata dia.

PT Pos Indonesia secara khusus telah menyiapkan kanal pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan penyimpangan atau pungutan liar dalam proses penyaluran bantuan dari pemerintah itu.

Sebagaimana hasil pertemuan dengan Menteri Sosial, menurut Haris, sementara ini kuota penyaluran BLTS untuk lembaganya sebanyak 7,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Mereka adalah KPM yang belum memiliki rekening bansos reguler dari total sebanyak 35,04 juta penerima manfaat BLTS triwulan IV (Oktober- Desember).

“Sejak penyaluran bansos dilaksanakan pada tahun 2020, masa Covid-19 belum menerima laporan seperti itu. Tapi, kalau nanti ada, masyarakat jangan ragu untuk melapor. Kami sudah membuka saluran informasi untuk itu,” kata dia.

Ia memastikan PT Pos Indonesia akan terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial pemerintah, termasuk BLTS yang menyasar jutaan keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris (kanan) bersama. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kiri) memberikan keterangan terkait penyaluran bansos reguler dan bantuan langsung tunai sementara (BLTS) dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Kamis (23/10). Antara/M Riezko Bima Elko Prasetyo

Siap Menyalurkan

Diberitakan juga sebelumnya, PT Pos Indonesia menyatakan kesiapan menyalurkan semua jenis bantuan sosial, termasuk Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) berapapun jumlah keluarga yang akan menjadi sasaran penerima manfaat di seluruh daerah hingga ke pelosok.

Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris saat ditemui di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa perusahaan sudah memiliki pengalaman yang teruji dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga seluruh sumber daya dan sistem yang ada dipastikan siap menjangkau semua sasaran penerima manfaat itu.

“Sementara ini ada 7,5 juta penerima manfaat tapi masih perlu dipastikan lagi. Kami dari PT Pos Indonesia terus melakukan konsolidasi dengan Kementerian Sosial untuk memastikan data ini valid. Ya begitu datanya fix, Insya Allah kami sudah bisa mulai menyalurkan,” kata dia.

Sebagaimana hasil pertemuan dengan Menteri Sosial, menurut Haris, kuota 7,5 juta keluarga itu adalah mereka yang belum memiliki rekening bansos reguler dari total sebanyak 35,04 juta penerima manfaat BLTS triwulan IV (Oktober- Desember) ini, sehingga penyalurannya diamanahkan kepada PT Pos Indonesia.

"Jumlah yang akan kami salurkan nanti masih bisa berubah, karena saat ini ada sebanyak 11,3 juta masih dikonfirmasi kepemilikan rekeningnya melalui Bank Himbara, itu yang perlu dipastikan, supaya tidak di tengah jalan tiba-tiba ada perubahan," cetusnya.

PT Pos Indonesia telah menyiapkan tiga mekanisme distribusi, yakni pembayaran langsung dan diambil oleh penerima manfaat di kantor pos, penyaluran di titik komunitas seperti kantor desa atau kelurahan, serta pengantaran langsung ke rumah bagi penerima lansia atau yang sedang sakit.

“Kami juga melakukan pendataan berupa foto rumah, foto keluarga penerima manfaat, dan geotagging. Itu untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” kata Haris. Ant