DPRD Purwakarta Soroti Pengurangan Dana Transfer Pusat Rp388 Miliar

PURWAKARTA – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menyoroti pengurangan pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp388 miliar yang dikhawatirkan berdampak terhadap pembangunan di daerah.

Wakil Ketua II DPRD Purwakarta, Luthfi Bamala, di Purwakarta, Rabu (22/10), menyampaikan hasil kerja Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah menyepakati rancangan APBD tahun 2026 sebesar Rp2,485 triliun.

Di tengah kesepakatan itu, Luthfi menyoroti adanya pengurangan pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp388 miliar pada tahun 2026. 

Ia menyoroti hal tersebut karena dikhawatirkan akan berdampak terhadap program-program pembangunan yang telah direncanakan.

"Ini adalah masa yang sulit bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, karena anggaran yang sangat terbatas akibat adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat itu," kata dia. 

Selanjutnya, DPRD Purwakarta mendorong agar Pemkab Purwakarta bisa lebih cermat dalam membelanjakan anggaran, dengan memprioritaskan belanja wajib dan mengikat, terutama kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, jaminan kesehatan, gaji pegawai, dan kewajiban lainnya.

DPRD Purwakarta juga mendorong Pemkab Purwakarta untuk mencari solusi dan inovasi baru dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi, tanpa memberatkan masyarakat.

Selain itu, DPRD Purwakarta mendorong Pemkab Purwakarta untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar dana dari kementerian dapat dialokasikan untuk pembangunan di wilayah Purwakarta.

Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein mengakui pengurangan dana transfer pusat akan mempengaruhi program kerja pada tahun depan. 

"Ketika dana transfer pusat berkurang Rp338 miliar, kita tidak bisa membangun apapun karena uang yang dikurangi itulah uang yang kita kelola. Tapi anggaran yang bersentuhan dengan masyarakat tetap harus berjalan," kata dia.

Caranya, kata dia, seluruh anggaran penunjang di seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Purwakarta akan ditiadakan. Jadi anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat ditiadakan.