Trump Siap Bangun ‘Dewan Perdamaian’ di Gaza: Apa Langkah Selanjutnya?

JAKARTA - Pada 21 Oktober 2025, perundingan internasional yang melibatkan Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar semakin intensif untuk menstabilkan gencatan senjata antara Israel dan Hamas serta melanjutkan implementasi rencana perdamaian 20 langkah yang digagas oleh Presiden AS, Donald Trump.

Delegasi Hamas yang dipimpin oleh Khalil Al-Hayya telah berada di Kairo sejak akhir pekan lalu untuk berdiskusi dengan pejabat Mesir. Sementara itu, Wakil Presiden AS, JD Vance, tiba di Israel pada hari Selasa untuk memperkuat komitmen Israel terhadap gencatan senjata dan mendorong kemajuan menuju fase kedua rencana tersebut.

Fase pertama dari gencatan senjata ini mencakup penghentian pertempuran, pertukaran sandera, peningkatan aliran bantuan kemanusiaan, dan penarikan sebagian pasukan Israel ke garis yang disepakati. Namun, sekitar setengah dari Jalur Gaza masih berada di bawah kendali Israel. Israel telah mulai menandai garis penarikan dan memperingatkan Hamas serta warga untuk menjauhi area tersebut.

Hamas telah membebaskan 20 sandera hidup dan 13 jenazah, namun masih ada 15 jenazah sandera yang belum dikembalikan. Hamas mengklaim bahwa puing-puing dan faktor lain menyulitkan pemulihan beberapa jenazah tersebut. Sementara itu, Israel percaya bahwa Hamas dapat segera mengembalikan sekitar lima jenazah lagi dan menuduh Hamas menunda proses tersebut.

Sebagai bagian dari rencana perdamaian, Trump mengusulkan pembentukan "Dewan Perdamaian" yang akan mengawasi transisi pemerintahan di Gaza. Dewan ini kemungkinan akan dipimpin oleh Trump sendiri dan terdiri dari teknokrat Palestina yang tidak terafiliasi dengan Hamas. Hamas telah menyetujui struktur pemerintahan ini dengan syarat bahwa pegawai Gaza tetap dipertahankan dalam jabatan mereka.

Namun, beberapa isu krusial masih belum terselesaikan. Israel menuntut disarmament Hamas sebagai bagian dari kesepakatan, sedangkan Hamas menolak untuk menyerahkan senjata mereka tanpa kejelasan mengenai siapa yang akan menerima senjata tersebut. Selain itu, masa depan Otoritas Palestina dan status negara Palestina tetap menjadi topik perdebatan.

Presiden Trump menekankan bahwa fase kedua dari rencana perdamaian ini akan melibatkan pembentukan pasukan stabilisasi yang didukung oleh AS dan negara-negara internasional lainnya. Namun, beberapa negara Arab, termasuk Mesir dan Arab Saudi, masih skeptis terhadap peran dominan Turki dalam proses perdamaian ini.

Sementara itu, bantuan kemanusiaan terus mengalir ke Gaza. Truk-truk bantuan yang membawa pasokan makanan dan obat-obatan telah memasuki Gaza melalui perbatasan Rafah, meskipun distribusi bantuan masih terbatas dan belum mencakup seluruh kebutuhan penduduk yang terdampak.

Perundingan selanjutnya akan difokuskan pada penyelesaian isu-isu sensitif seperti disarmament, penarikan penuh pasukan Israel, dan pembentukan struktur pemerintahan yang inklusif di Gaza. Keberhasilan atau kegagalan fase kedua ini akan menentukan arah masa depan perdamaian di wilayah tersebut.

Dengan latar belakang tantangan yang ada, dunia internasional memantau dengan cermat perkembangan selanjutnya dari rencana perdamaian ini. Apakah Trump dapat mewujudkan visi perdamaian yang berkelanjutan di Gaza? Hanya waktu yang akan menjawab.