Komisi V DPR Gaspol Perbaiki Jalan dan Irigasi Lewat Strategi Berani Tekan Biaya Produksi dan Naikkan Pendapatan Petani

JAKARTA - Dalam upaya mengokohkan ketahanan pangan nasional, Komisi V DPR RI menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak langsung pada produktivitas pertanian dan distribusi pangan. Wakil Ketua Komisi V, Andi Iwan Darmawan Aras, menegaskan bahwa kunci kemakmuran petani Indonesia bukan hanya pada hasil panen, tetapi juga pada efisiensi logistik dan sistem irigasi yang andal.

“Kemakmuran petani tidak akan tercapai tanpa infrastruktur yang efisien. Karena itu, Komisi V bersama Kementerian PUPR fokus memperbaiki jalan produksi dan menekan ongkos logistik,” ujar Iwan saat meninjau lapangan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025).

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai, biaya transportasi yang tinggi akibat jalan rusak membuat petani sulit bersaing. Hasil panen kerap kehilangan nilai jual optimal karena ongkos distribusi melonjak, sementara harga di pasar tetap ditekan.

“Petani rugi, konsumen pun dirugikan. Jalan rusak berarti rantai distribusi pangan ikut rusak. Itu sebabnya, pembangunan jalan desa dan jalan usaha tani menjadi fokus utama kami,” tegas Iwan.

Inpres Jalan Daerah: Senjata Baru Turunkan Biaya Logistik

Data BPS 2025 menunjukkan bahwa biaya logistik sektor pertanian Indonesia masih menembus 29% dari total biaya produksi, jauh di atas rata-rata ASEAN yang hanya 19–21%. Padahal, semakin tinggi biaya logistik, semakin mahal pula harga pangan yang sampai ke meja masyarakat.

Untuk menjawab tantangan itu, Komisi V DPR terus mendorong percepatan implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah (Inpres Jalan Daerah). Program ini ditargetkan memperbaiki lebih dari 10.000 kilometer jalan di wilayah sentra pangan nasional.

“Inpres Jalan Daerah sudah berjalan dalam tiga tahap dan akan berlanjut dua tahun ke depan. DPR akan kawal penuh agar pembangunan ini tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Iwan.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak daerah tertinggal belum bisa mengakses program karena kendala administratif dan teknis.

“Kami minta daerah lebih proaktif memenuhi persyaratan. Jangan sampai peluang bantuan tertunda hanya karena berkas dan desain teknis tidak lengkap,” jelasnya.

Irigasi Jadi Penentu Produktivitas

Selain jalan, sistem irigasi menjadi perhatian serius. Komisi V kini mendorong Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR untuk memaksimalkan fungsi irigasi primer hingga tersier, yang menjadi penopang utama produksi padi nasional.

Fakta di lapangan menunjukkan, dari total 7,2 juta hektare lahan irigasi, sekitar 30% mengalami kerusakan, yang berpotensi menurunkan produksi padi hingga 1,5 juta ton per tahun.

“Revitalisasi jaringan irigasi bukan hanya proyek fisik, tapi investasi masa depan. Tanpa air, sawah hanya jadi lahan kosong,” ujar Iwan.

Menurut Iwan, pembangunan jalan dan irigasi harus terintegrasi langsung dengan kebutuhan petani, bukan hanya proyek seremonial. Jalan harus menghubungkan lahan dengan pasar, dan irigasi harus mengairi sawah rakyat, bukan kawasan industri besar.

Dampak Nyata: Produktivitas Naik, Petani Untung

Langkah DPR terbukti berdampak. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Nasional 2025, wilayah yang mendapat dukungan infrastruktur jalan dan irigasi mengalami kenaikan produktivitas hingga 15%. Di Sumatera Selatan, produksi gabah bahkan menembus 5,8 juta ton GKG, naik 8,4% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Ketika infrastruktur kuat, petani makmur. Biaya transportasi turun, hasil panen meningkat, dan harga jual stabil. Itu tujuan utama perjuangan kami,” tutup Iwan.