Menkeu Purbaya Klaim Danantara Mampu Tutup Utang KCIC, Tanpa Sentuh APBN

JAKARTA – Danantara diyakini mampu melunasi utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tanpa harus menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kemampuan ini muncul berkat strategi keuangan yang memadukan optimalisasi aset dan pengembangan proyek komersial di sekitar jalur kereta cepat.

Langkah tersebut dinilai menjadi bentuk kemandirian finansial yang penting di tengah sorotan publik terhadap beban fiskal proyek infrastruktur besar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai Danantara memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk menyelesaikan utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh tanpa perlu menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski demikian, ia mengatakan saat ini CEO Danantara Rosan Roeslani masih melakukan kajian teknis untuk merumuskan skema penyelesaian utang yang tepat untuk KCIC.

“Mereka (Danantara) akan purpose ke kita seperti apa. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Tapi yang jelas, saya tanya ke beliau (Rosan) tadi, apakah di klausulnya yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, kalau yang saya tahu CDB (China Development Bank) mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi seharusnya enggak ada masalah,” ujar Purbaya, usai menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara, di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (15/10).

Menkeu memandang, Danantara mampu menanggung beban tersebut karena memiliki sumber keuangan yang kuat dari dividen BUMN.

“Sudah saya sampaikan, karena kan Danantara terima dividen dari BUMN hampir Rp80 triliun-Rp90 triliun. Itu cukup untuk menutupi sekitar Rp2 triliun (bunga) bayaran tahunan untuk KCIC,” katanya lagi.

Nilai dividen tersebut juga berpotensi meningkat setiap tahun.

Sebagian dana saat ini sempat ditempatkan dalam bentuk obligasi pemerintah.

Namun, Purbaya meminta Danantara mengoptimalkan penempatan dana agar lebih produktif.

Pemerintah sebelumnya telah mengalihkan seluruh dividen dari BUMN yang tadinya masuk ke kas negara untuk dikelola langsung oleh Danantara.

Skema ini, menurut Menkeu, justru memperkuat kemampuan Danantara untuk menangani pembayaran utang KCIC.

“Tapi ketika sudah dipisahkan, dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan enggak dibayar, tapi (dibayar) Danantara, bukan APBN, kelihatannya. Arahnya saya maunya ke sana,” ujar Bendahara Negara itu, saat ditemui di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

Sebagai informasi, total investasi proyek mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,38 triliun.

Sekitar 75 persen dari nilai proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman dari CDB dengan bunga 2 persen per tahun.

Hingga kini, terdapat dua opsi penyelesaian utang yang tengah dikaji, yakni pelimpahan kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Namun, opsi tersebut belum final dan tetap mendorong Danantara untuk mengambil peran utama dalam pembayaran.