Para Ekonom Soroti Tantangan Fiskal, Bansos, dan Program Pemerintah

YOGYAKARTA -- Sejumlah ekonom menyoroti keterbatasan ruang fiskal, desain perlindungan sosial, hingga dampak program prioritas pemerintah dalam evaluasi setahun setelah tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE). Berbagai persoalan tersebut dibahas dalam diskusi publik yang digelar Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) bersama Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Jumat (25/9).

Ekonom UGM Elan Satriawan menyoroti risiko implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, kedua program memiliki tujuan yang baik, tetapi pelaksanaannya perlu memperhitungkan potensi risiko agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru.

Salah satu perhatian Elan adalah pembiayaan KDMP melalui skema pinjaman dengan penjaminan dana desa. Skema tersebut dinilai berisiko apabila usaha yang dibangun tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran.

“Keterbatasan anggaran daerah dapat berpengaruh pada pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk infrastruktur dasar,” tuturnya.

Elan juga menilai sistem perlindungan sosial perlu lebih mampu mengikuti perubahan kondisi masyarakat. Ia mendorong penerapan Adaptive Social Protection sehingga perlindungan dapat diberikan secara lebih cepat ketika terjadi guncangan, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun bencana alam.

“Persoalan perlindungan sosial tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan data, tapi juga fleksibilitas anggaran. Ketika muncul kelompok masyarakat baru yang memenuhi kriteria penerima bantuan akibat suatu guncangan, sistem penganggaran yang kaku dapat membuat kelompok tersebut belum dapat segera memperoleh perlindungan,” ucapnya.

Persoalan ruang fiskal juga disoroti Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky. Ia menilai program berskala besar, khususnya MBG dan KDMP, menyerap ruang fiskal secara signifikan. Kondisi tersebut berimplikasi pada terbatasnya anggaran untuk sejumlah kebutuhan lain, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga penguatan kapasitas daerah serta mitigasi bencana.

“Kalau kita lihat sekarang dengan semakin sedikitnya ruang fiskal yang kita miliki untuk mengatasi risiko, untuk membangun kapasitas daerah atau bahkan untuk agenda pembangunan lain, opportunity cost nya semakin mahal,” tuturnya.

Menurut Teuku, evaluasi program pemerintah juga perlu melihat lebih dari sekadar input dan output. Aspek outcome, kualitas program, efektivitas biaya, serta manfaat dibandingkan dengan pilihan penggunaan anggaran lainnya perlu diperhitungkan.

Ia juga mencatat penurunan Transfer ke Daerah (TKD) hingga hampir Rp300 triliun. Menurutnya, kondisi tersebut mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan di wilayah masing-masing.

Kapasitas anggaran untuk menghadapi bencana turut menjadi perhatian. Dalam pemaparannya disebutkan cadangan anggaran bencana sekitar Rp5 triliun per tahun masih berada di bawah estimasi kebutuhan pemulihan sekitar Rp22 triliun.

“Kalau kita lihat dari angkanya, cadangan bencana sekitar Rp5 triliun per tahun jauh sekali di bawah estimasi kebutuhan pemulihan sekitar Rp22 triliun,” ungkapnya.

Sementara itu, peneliti LPEM FEB UI Mervin Goklas menyoroti independensi lembaga negara, dominasi negara dalam aktivitas ekonomi, serta persoalan meritokrasi, antikorupsi, dan ruang sipil.

Salah satu isu yang disorot Mervin adalah posisi Bank Indonesia (BI) setelah adanya mandat yang juga menempatkan pertumbuhan ekonomi dalam kerangka kebijakan bank sentral. Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara fungsi stabilitas dan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Posisi BI semakin dipertanyakan apakah sebetulnya Bank Indonesia fokus dalam stabilitas atau juga mengejar pertumbuhan yang pada akhirnya mendukung pemerintah,” tuturnya.

Mervin juga mempertanyakan kesesuaian sejumlah indikator statistik dengan kondisi ekonomi riil. Ia mencontohkan hubungan antara pertumbuhan sektor manufaktur dan penggunaan listrik yang menurutnya masih perlu dikaji lebih lanjut.

Di sisi pembiayaan, ia menyebut investasi pada periode tertentu masih menunjukkan dominasi sumber dana negara. Menurutnya, kondisi tersebut perlu disertai transparansi, termasuk ketersediaan laporan keuangan lembaga yang mengelola pembiayaan.

“Banyak yang dialokasikan oleh Danantara kepada KDMP dan di saat yang sama laporan keuangan Danantara belum kami terima hingga sekarang untuk kita analisis. Apa yang bisa kita analisis kalau laporan keuangannya tidak tersedia?” katanya.

Dari sisi iklim usaha dan perlindungan sosial, Ekonom Universitas Padjadjaran Titik Anas melihat adanya kemajuan administratif sekaligus munculnya risiko akibat intervensi negara dalam skala besar. Ia menilai perkembangan di bidang tersebut belum berjalan secara merata.

“Perkembangan di klaster ini bergerak tidak merata dan sarat akan paradoks. Pemerintah telah menunjukkan sejumlah perbaikan administratif, namun di saat yang sama muncul intervensi negara berskala masif yang berisiko menciptakan sumber persoalan baru,” paparnya.

Titik juga menyoroti kemungkinan dampak MBG dan KDMP terhadap pelaku usaha lokal. Menurutnya, dukungan fasilitas maupun pembiayaan kepada entitas tertentu perlu memperhatikan prinsip competitive neutrality agar tidak menciptakan persaingan yang tidak seimbang dengan UMKM.

Dalam perlindungan sosial, ia mencatat anggaran pada 2026 mencapai Rp508,2 triliun. Namun, sistem pendataan penerima bantuan dinilai masih cenderung statis sehingga belum cukup adaptif terhadap bencana, perubahan kondisi ekonomi, maupun PHK.

“Masalah krusialnya adalah bansos kita tidak berkarakter adaptif. Sangat statis sehingga banyak orang yang terexclude walaupun dia berhak untuk mendapatkan bantuan. Ada yang terinclude walaupun dia tidak berhak mendapatkan bantuan,” katanya.

Titik merekomendasikan pengembangan dynamic social registry yang dapat memperbarui data penerima berdasarkan perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Ia juga menilai skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) perlu diperkuat agar tidak berhenti pada penggantian pendapatan sementara, tetapi turut mendukung reskilling dan penempatan kembali pekerja.

Persoalan yang lebih luas mengenai dampak sosial dan lingkungan disampaikan Ega Kurnia Yazid, peneliti National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS). Ia mengingatkan adanya pengalaman kebijakan pembangunan masa lalu yang menimbulkan dampak lingkungan dan sosial dalam jangka panjang.

Ega mengaitkannya dengan kebijakan food estate dan perkembangan deforestasi yang disebut meningkat sekitar 66 persen menjadi 433 ribu hektare pada 2025.

“Pemerintah hari ini mencoba mengulangi kesalahan yang mirip dengan skala yang jauh lebih besar, misalnya seperti agenda food estate maupun agenda deforestasi,” ujarnya.

Menurut Ega, meningkatnya kerentanan terhadap bencana perlu diikuti penguatan mitigasi dan dukungan anggaran yang memadai. Ia juga mendorong agar keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga dari seberapa luas manfaat pertumbuhan tersebut dirasakan masyarakat.

“Hal yang perlu didorong adalah beyond GDP. Delapan persen itu harus terdistribusi, tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sebisa mungkin semua elemen masyarakat harus menikmatinya,” tuturnya.

Beragam pandangan yang disampaikan dalam forum tersebut menunjukkan sejumlah aspek yang menjadi perhatian para ekonom dalam mengevaluasi kebijakan selama setahun terakhir, mulai dari ruang fiskal dan efektivitas program pemerintah hingga perlindungan sosial, kapasitas menghadapi bencana, tata kelola lembaga, serta pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi.