MBG Sudah Serap Anggaran Rp20,6 Triliun per 3 Oktober

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai 20,6 triliun rupiah hingga 3 Oktober 2025, atau 29 persen dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar 71 triliun rupiah. Program tersebut telah menjangkau 31,2 juta penerima.

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah (menjangkau) 31,2 juta penerima sampai dengan 3 Oktober 2025. Realisasi anggaran Rp20,6 triliun dari pagu Rp71 triliun, berarti sekitar 29 persen (penyerapan) dari total anggaran. Kalau kita lihat sebarannya sudah berlangsung di seluruh Indonesia,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10).

Berdasarkan sebaran wilayah, Pulau Jawa menjadi penerima manfaat terbesar dengan 18,42 juta orang, disusul Sumatera sebanyak 6,60 juta orang, Sulawesi 2,33 juta orang, Bali-Nusa Tenggara 1,83 juta orang, Kalimantan 1,36 juta orang, serta Maluku-Papua 0,70 juta orang.

Saat ini sudah terdapat 10.572 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang mendukung pelaksanaan program tersebut.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman menyebut akselerasi pelaksanaan program MBG berjalan cukup baik.

“Sekarang bisa dilihat perkembangannya itu cukup baik. Kita harapkan, kita dorong terus ini sesuai dengan target pemerintah, dari Pak Presiden (Prabowo Subianto) untuk bisa mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” ujarnya.

Tak Terserap

Sementara, Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya mengungkapkan lembaganya tidak dapat menyerap seluruh anggaran yang disediakan. Dana sebesar 70 triliun rupiah dari dana cadangan akan dikembalikan kepada pemerintah karena kemungkinan tidak terserap.

“Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar 71 triliun rupiah, ditambah dana standby 100 triliun rupiah. Dari total tersebut, 99 triliun rupiah berhasil terserap, sementara 70 triliun rupiah dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” jelas Dadan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menerangkan bahwa dana 70 triliun rupiah itu sebenarnya belum dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Yang saya tahu dia balikin 100 triliun rupiah dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul, jadi sebetulnya uangnya belum ada,” kata dia.

Justru, Purbaya bakal terus memantau penyerapan anggaran yang memang sudah ditetapkan tahun ini, yakni sebesar 71 triliun rupiah agar terserap secara efektif. Ia juga menekankan bahwa MBG merupakan program prioritas pemerintah yang penting untuk didorong agar penyerapan anggarannya optimal menjelang akhir tahun.

“Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Ini akan saya lihat sampai akhir Oktober. Sekarang kan 29 persen kalau enggak salah penyerapannya kan? Nah, kita akan pastikan dia (MBG) bisa menyerap dengan baik 71 triliun rupiah sampai akhir tahun,” tambahnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya memimpin Konsolidasi Regional untuk peningkatan tata kelola Program MBG di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, kepala penyelenggara penyedia pangan bergizi (SPPG), serta mitra pelaksana dari tiga provinsi. Konsolidasi ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program MBG berjalan optimal.

Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas wilayah menjadi hal yang penting untuk menjamin keberlanjutan program. Menurutnya, pelaksanaan di lapangan membutuhkan pengawasan dan evaluasi menyeluruh agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses produksi maupun distribusi.

Dadan mengungkapkan bahwa BGN telah menginstruksikan seluruh SPPG agar membuka diri terhadap proses inspeksi dan monitoring dari pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan tetap terjaga di setiap titik produksi.

“BGN sudah instruksikan agar seluruh SPPG membuka diri untuk inspeksi dan monitoring dari pemda. Kami juga minta agar semua SPPG segera melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari dinas kesehatan masing-masing dalam waktu satu bulan,” kata Dadan.

Selain pengawasan teknis, ia juga menyoroti pentingnya kesiapan rantai pasok di daerah. Pemerintah daerah diminta menjamin ketersediaan bahan makanan bergizi agar pelaksanaan MBG tidak terganggu. Ant/S-2