Pengamat: Kebijakan Diskon Tarif Listrik Berpotensi Diterapkan Kembali

JAKARTA – Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai kebijakan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) tentang diskon tarif listrik 50 persen pada awal tahun 2025 memiliki potensi untuk diterapkan kembali di masa mendatang.

Menurut dia, kebijakan diskon tarif listrik yang diterapkan pernah Kementerian ESDM tersebut sudah tepat sasaran dan peduli beban masyarakat.

"Kebijakan tersebut sudah tepat sasaran. Kebijakan itu bukan hanya mengurangi beban finansial masyarakat, tetapi juga menjadi sinyal kuat pemerintah hadir saat ada tekanan ekonomi," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (07/10).

Agus menyatakan kebijakan tersebut dapat diterapkan kembali dengan catatan tetap memperhatikan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kondisi domestik dan global.

Untuk diskon tarif listrik selanjutnya, tambahnya, sifatnya tidak permanen dan menyesuaikan dengan alokasi anggaran, jadi harus jangka pendek dan tidak bisa terus menerus seperti Bansos selain itu harus diberikan untuk pelanggan di bawah 2200 VA.

"Dengan demikian, masyarakat mampu tidak perlu diberikan diskon karena terkait dengan subsidi dari anggaran negara," katanya.

Di tengah kenaikan harga barang dan kebutuhan yang meningkat, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, kebijakan diskon listrik dari pemerintah melalui KESDM sangat membantu masyarakat.

Selain manfaat ekonomi langsung, menurut dia diskon tarif listrik memberikan efek positif secara psikologis, yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Hal ini juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi secara lebih luas," katanya.

Menurut dia kebijakan diskon listrik bisa menjadi alat yang fleksibel dan responsif sesuai kebutuhan, selama memperhitungkan kapasitas fiskal negara dan dinamika ekonomi dunia.

Kebijakan tersebut, dikatakannya, efektif meredam kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan biaya hidup, sekaligus memperkuat ikatan sosial dan kepercayaan publik terhadap langkah pemerintah dalam mengelola perekonomian nasional.

"Melalui kebijakan tersebut, pemerintah diharapkan terus hadir sebagai pelindung dan pendukung utama masyarakat, terutama kelompok yang rentan terhadap gejolak ekonomi,” katanya.

Pemerintah sebelumnya merancang enam paket insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk rencana pemberian diskon tarif listrik bagi pelaku usaha tertentu.

Insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan tarif listrik sebesar 50 persen bagi sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya listrik maksimal 1.300 VA.

Skema ini diusulkan berlangsung dari 5 Juni hingga 31 Juli 2025 dan mengacu pada pola pemberian diskon yang sebelumnya telah diterapkan pada awal tahun 2025, namun insentif tarif listrik tersebut akhirnya dicabut dari daftar.