Menkeu: Pemotongan Anggaran ke Jakarta Akan Ditinjau

JAKARTA – Anggaran untuk Provinisi Jakarta bakal dipotong sekitar 20 triliun dari pemerintah pusat. Namun, setelah lobi Gubernur Jakarta Pramono Anung ke Menteri Keuangan Purbaya, tampaknya bisa berubah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji mengevaluasi dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta jika perekonomian sudah membaik pada triwulan kedua tahun depan.

“Ke depan, ketika ekonomi sudah berbalik, pendapatan dari pajak dan kegiatan lain meningkat, menjelang pertengahan triwulan kedua 2026, saya akan evaluasi. Nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan kembalikan lagi ke daerah,” kata Purbaya di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10). Menkeu menjelaskan, pengurangan dana bagi hasil (DBH) ke Jakarta dilakukan karena keterbatasan dari sisi fiskal.

Terkait nominal pemotongan Jakarta yang lebih besar dari daerah lain, dia mengungkapkan itu berdasarkan pertimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang juga lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. “Kalau lihat proporsional anggaran semakin besar, pasti potongannya juga semakin besar,” jelas Menkeu. Lebih lanjut, dia menyatakan selama setahun ke depan akan memantau dan melihat, apakah Jakarta dapat bertahan dengan jumlah dana tersebut atau tidak.

Apabila nantinya pendapatan negara membaik, Menkeu pun berjanji kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung akan menghitung ulang dan evaluasi dana transfer untuk daerah. Namun, Purbaya memberikan syarat agar nantinya dana tersebut tidak dibelanjakan untuk hal-hal yang melenceng. “Kalau lebih, saya akan redistribusi lagi ke daerah. Tapi dengan syarat tadi, belanjanya jangan banyak yang melenceng-melenceng,” tutur Purbaya.

Kendati demikian, dia mengucapkan terima kasih kepada Pramono yang dapat menerima keputusan tersebut dengan baik. “Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, yang nggak banyak protes saat dana bagi hasilnya saya potong banyak, hampir 20 triliun,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan pemangkasan DBH tidak memengaruhi tunjangan untuk PNS, non-ASN, maupun PPPK. “Tidak ada hal yang berkaitan dengan (tunjangan) ASN,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa.