Wamenaker Pastikan Kemnaker Fasilitasi Pekerja PHK Peroleh Pesangon

Selasa, 07 Okt 2025, 08:08 WIB

JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, memastikan pemerintah akan memfasilitasi setiap pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) agar memperoleh hak pesangon sesuai ketentuan dan jaminan hari tua dari perusahaan.

"Nanti kita dari kementerian akan memfasilitasi dengan pekerja dan pelaku usaha. Mereka kan harus punya jaminan hari tua, mungkin dapat pesangon sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan tadi," kata Wamenaker di Jakarta, Senin (06/10).

Ket. Foto: Wamenaker Afriansyah Noor (tengah) menjawab pertanyaan awak media ditemui seusai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan atau ODOL di Kantor Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Jakarta, Senin (6/10/2025). — Sumber: ANTARA

Afriansyah menegaskan hal itu menanggapi kabar terkait perusahaan tekstil besar di Bandung, PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBA Textile), yang diduga mengalami pailit dan berdampak pada sejumlah tenaga kerja.

Meski begitu, dia mengatakan hingga kini Kementerian Ketenagakerjaan belum menerima laporan resmi terkait data pemutusan hubungan kerja dari perusahaan tersebut, baik dari manajemen maupun dari dinas tenaga kerja setempat.

Ia menuturkan pihaknya masih menunggu laporan lengkap dari pihak perusahaan, Dinas Ketenagakerjaan Bandung, serta serikat pekerja dan buruh agar pendataan dapat dilakukan dengan akurat.

"Belum ada, ini belum ada laporan-laporan," jelasnya.

Hanya saja dia menduga situasi yang dialami perusahaan tekstil di Bandung tersebut merupakan imbas dari berkurangnya pesanan ekspor akibat perlambatan ekonomi global yang mempengaruhi sektor industri padat karya.

Akibat berkurangnya order, kegiatan produksi menurun sehingga perusahaan kesulitan mempertahankan karyawan, hingga akhirnya mengambil keputusan pemutusan hubungan kerja.

Afriansyah menambahkan, kasus yang menimpa PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk di Bandung berbeda dengan persoalan yang dialami PT Sritex, meskipun keduanya sama-sama menghadapi tekanan ekonomi yang berdampak pada keberlangsungan usaha.

Menurutnya, PT Sritex memiliki permasalahan internal yang berkaitan dengan aspek hukum dan manajerial perusahaan, sementara SBA Textile lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti berkurangnya pesanan ekspor dari negara tujuan utama.

"Kalau Sritex ini beda karena ada kasus hukum di Sritex. Kalau di Seritex ini kan dia kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha sendiri. Kalau ini (SBA Textile) memang ordernya yang berkurang, pasarnya," kata Wamenaker.

Redaktur: Bambang Wijanarko

Penulis: Antara

Berita Terbaru

11 Tahun J&T Express, Perkuat Teknologi Logistik dan Perluas Dampak Sosial

Jakmania Protes Kenaikan Harga Tiket, Resmi Boikot Launching Tim Persija

LG Buka Peluang Kreator Digital Raih Komisi Lewat Life’s Good Creator Club

Direktur CIA Mendadak Terbang ke Moskow, Beri Peringatan Keras Soal Ancaman Negara Baltik

Usia 61 Tahun, IKPI Tegaskan Peran Sebagai Jembatan Pemerintah dan Wajib Pajak

Tim Ahli Ungkap Dugaan Jebolnya Danau Glasial di Balik Banjir Dahsyat Nepal-Tibet

Kampanyekan Gemarikan di SDN Cempaka Putih Barat 07, KPKP Jakpus Penuhi Gizi Anak untuk Cegah "Stunting"

Swasembada Gula Dimulai dari Lampung

Meta Resmi Ubah Aturan Facebook dan Instagram: Batas 2 Jam hingga Mode Malam

170 Pendaki Berhasil Dievakuasi Turun dari Ranu Kumbolo, Pemadaman Karhutla Gunung Semeru Masih Berlangsung

Kuota 30 Persen Hunian MBR di TOD: Ini Poin Penting Usulan Ranperda Rusun Jakarta

KTM dan Gombong Culture Festival Dibuka, Menkop Ferry Juliantoro: Benteng Van Der Wijck Akan Jadi Ikon Pariwisata dan Ekonomi Kebumen Bakal Berkembang

PLN Bekali UMKM Binaan Kembangkan Inovasi Produk Berbasis Kopi.

UEFA Terapkan Aturan Baru Liga Champions 2026/27, Undian Arsenal dan Liverpool Terdampak

Puan Dorong Kemlu Perkuat Koordinasi soal Karhutla Kalimantan

Warga Betawi Terancam Tersisih, DPRD DKI Desak Kebijakan Afirmatif di Ranperda

DPR RI Berkomitmen Sahkan RUU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026

Tanggapi Budie Arie, Puan Maharani: Pemilu Tetap Digelar Setiap Lima Tahun

Kementerian UMKM: Pemulihan UMKM Sumatra Dikawal hingga 2028

OJK Ungkap Jumlah Akun Pengguna Keuangan Digital Capai 22,93 Juta

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.