Beras Premium Langka di Jakarta Usai Kasus Oplosan, Pemprov Fokus Stabilisasi Pasokan Beras Medium

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memastikan ketersediaan beras premium di pasaran setelah kasus beras oplosan yang sempat mengguncang masyarakat beberapa waktu lalu. Meski begitu, beras medium diklaim masih aman dan mudah ditemukan, terutama di pasar tradisional.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok mengatakan pihaknya sudah lama melakukan langkah antisipasi agar pasokan beras tetap terjaga. “Jadi sebenarnya ini sudah cukup lama kita upayakan,” kata Hasudungan di Jakarta, Sabtu (4/10/2025).

Ia menjelaskan, ketersediaan beras premium terganggu karena penggilingan di Food Station Tjipinang Jaya sempat disegel oleh Bareskrim Polri akibat kasus pengoplosan beras. Penyegelan itu membuat aktivitas penggilingan dan pengemasan beras dihentikan sementara waktu.

“Pada saat itu memang tidak diizinkan atau tidak diperkenankan untuk menggiling beras atau mengoperasikannya atau mengemas,” ujar Hasudungan. Ia menegaskan, kondisi tersebut berdampak langsung pada menurunnya produksi beras premium di Jakarta.

Selain Food Station, sejumlah produsen lain yang terlibat dalam kasus serupa juga dilarang beroperasi sementara. Akibatnya, rantai produksi beras premium semakin terganggu dan stoknya menipis di beberapa wilayah. “Hal ini kemudian semakin mempengaruhi ketersediaan beras premium di Jakarta,” ujarnya.

Hasudungan menambahkan, faktor lain yang memperparah kondisi pasokan adalah kenaikan harga gabah kering di tingkat petani. Harga yang tinggi membuat produsen enggan membeli gabah karena akan berdampak pada harga jual beras yang berpotensi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Para produsen menahan untuk tidak membeli karena harga pembelian tinggi, harga produksi tinggi dan harga jual juga otomatis tinggi,” jelasnya. “Jadi mereka tidak berani memberikan harga di atas HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu memang ada standarnya.”

Untuk menjaga kestabilan harga di pasar, Dinas KPKP bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program ini difokuskan pada penyediaan beras medium agar masyarakat tetap dapat membeli dengan harga terjangkau.

“Dan di minimal itu juga sudah bisa membantu teman-teman kita yang mengkonsumsi beras medium. Jadi untuk beras SPHP memang khusus untuk beras medium,” imbuh Hasudungan.

Dengan langkah tersebut, Pemprov DKI berharap ketersediaan beras di Ibu Kota tetap terkendali, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang bergantung pada beras medium. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan produsen untuk mempercepat normalisasi produksi beras premium di Jakarta.