Akurasi DTSEN Banyak Dikeluhkan, Warek UTM Desak Perbaikan Demi Selamatkan Hak Orang Miskin

SURABAYA - Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) telah dijadikan sebagai dasar profil ekonomi warga dan dijadikan sebagai acuan nasional untuk penentuan masyarakat miskin, penentuan bantuan bagi masyarakat yang layak dibantu dan tidak. 

Namun menurut pengamatan Wakil Rektor Universitas Trunojoyo Madura, Surokim, sejauh ini DTSEN masih ditemukan banyak yang tidak akurat. Akibatnya, banyak hak warga miskin yang mulai terabaikan dan menimbulkan keresahan di tingkat bawah.

"Bahkan banyak yang terbolak-balik, harusnya desil 1 menjadi desil diatas 5, dan juga sebaliknya," ujarnya lewat sebuah pernyataan. 

"Untuk jangka pendek, kami berharap pemerintah responsif agar data DTSEN dan desil ini tidak dijadikan satu-satunya dasar penentuan warga miskin. Sebab desil yang muncul banyak tidak berdasar data akurat dan perlu perbaikan."

Menurut pengamat politik dan kebijakan publik ini, hal tersebut perlu mendapat perhatian serius karena memiliki dampak yang kompleks. Tidak saja untuk bantuan bansos, tetapi juga hak mendapat beasiswa pendidikan  seperti beasiswa KIP dan lainnya.  

Surokim mengatakan, pemerintah harus responsif dan segera mengambil tindak lanjut, tidak menjadikan DTSEN sebagai satu-satunya penentuan KIP karena banyak data yang tidal akurat dan perlu perbaikan untuk dijadikan sebagai salah satu penentuan warga miskin termasuk KIP

"Kami juga kaget banyak pejabat yang masuk desil 1 di DTSEN, jadi heran bagaimana pendataan ini dilakukan serius apa tidak, ini jadi pertanyaan," ungkapnya. 

Dia menegaskan, problem pendataan ini selalu problematik dan butuh keseriusan semua pihak agar bisa mengoreksi data data nasional tersebut sehingga akurat dan lebih presisi.

"Banyak mahasiswa menangis gara-gara desil ini karena KIPK nya gagal."

"Jangan main main dengan data warga miskin, itu amanat konstitusi yg harus dijalankan sungguh-sungguh dan serius," tutupnya.