Prabowo Pastikan MBG Akan Terus Dibenahi

Presiden Prabowo Subianto memastikan upaya perbaikan atas kekurangan program MBG yang telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat terus dilakukan.

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat dan pihaknya akan terus membenahi berbagai kekurangan dari program tersebut

“Alhamdulillah, hari ini sudah hampir mencapai 30 juta penerima manfaat. Sudah kita beri pangan lebih satu miliar pangan, makanan tiap hari, bukan tiap hari, seluruhnya sudah lebih 1 miliar makan. Ada kekurangan, ada keracunan, ini kita benahi,” kata Prabowo di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Prabowo menjelaskan sejak dilaksanakan, program tersebut sudah menyalurkan lebih dari satu miliar porsi makanan bergizi bagi anak-anak di seluruh Indonesia.

Presiden menekankan pentingnya memastikan kebutuhan gizi generasi muda tercukupi demi masa depan bangsa.

Meski terdapat sejumlah kendala, termasuk kasus keracunan makanan, Prabowo menilai jumlah deviasi yang terjadi sangat kecil bila dibandingkan dengan capaian program secara keseluruhan. Presiden menyebut angka deviasi itu hanya 0,00017 persen.

“Cukup membanggakan apa yang kita hasilkan. Bahwa kita ingin sama sekali tidak ada keracunan, itu kita kerja keras sekarang,” kata Prabowo.

Untuk mencegah terulangnya masalah serupa, Prabowo menekankan perlunya perbaikan standar pengolahan makanan. Kepala Negara menyatakan seluruh dapur penyedia makanan akan dilengkapi peralatan pencuci dengan teknologi ultraviolet, gas, atau air bersuhu tinggi, filter air, serta alat uji kualitas makanan sebelum didistribusikan.

Selain itu, setiap dapur juga diwajibkan memiliki tenaga masak terlatih agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga.

Prabowo memastikan langkah pembenahan tersebut segera diterapkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah menjamin mutu dan keamanan makanan yang diterima anak-anak penerima manfaat MBG. “Ini segera kita benahi, semua dapur harus ada tukang masak terlatih,” ucap Presiden.

Dalam kesempatan berbeda, Presiden Prabowo juga menyebutkan bahwa program MBG telah berdampak besar terhadap perekonomian melalui penciptaan 1,5 juta lapangan pekerjaan baru yang diperkirakan terserap pada Januari-Februari 2026.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa program MBG juga berhasil menciptakan pasar bagi ekonomi rakyat karena petani dan peternak terjamin penyerapan produksi lewat kebutuhan bahan baku untuk MBG, mulai dari beras, telur, sayur hingga aneka protein hewani.

Hak Pangan dan Gizi

Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan tim untuk meninjau implementasi MBG setelah dilaporkan dugaan kasus keracunan di sejumlah titik. “Terkait soal MBG kami sedang mempersiapkan satu tim untuk juga melakukan penyelidikan, karena kami berharap tentu ini tidak meluas,” kata Anis Hidayah di Jakarta, Selasa (30/9).

“Kasus-kasus ini diharapkan bisa mendorong pemerintah untuk melakukan suatu evaluasi dan perbaikan baik dari sisi tata kelola maupun ketersediaan pangan yang layak dan bergizi bagi masyarakat,” tambahnya.

Dia mengingatkan dalam pemenuhan hak pangan dan gizi perlu memperhatikan sejumlah prinsip HAM yang seharusnya menjadi dimensi sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Salah satu prinsip yang perlu diperhatikan adalah kelayakan, berkaca dari laporan dugaan keracunan makanan akibat mengonsumsi MBG di sejumlah wilayah. “Saya kira dari aspek prinsip-prinsip kelayakan itu kurang terpenuhi,” tuturnya.

Tidak hanya itu, perlu juga perhatian dalam aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan. Dia mengingatkan bahwa terdapat tanggung jawab negara untuk memastikan pemenuhan hak atas pangan dan gizi bagi masyarakat. Dengan kewajiban untuk memastikan permohonan, perlindungan, dan pemenuhan terkait seluruh aspek kelayakan, ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan.

Tidak hanya negara, jelasnya, pemangku kepentingan lain termasuk dunia usaha memiliki keterikatan untuk memenuhi prinsip HAM, dengan pemenuhannya masih menghadapi isu.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari imbas kasus keracunan MBG di sejumlah lokasi. BGN pada awal pekan lalu menyampaikan dalam periode Januari-September 2025, tercatat 70 insiden keamanan pangan, termasuk insiden keracunan, dengan 5.914 penerima MBG terdampak.

Dari 70 kasus itu, sembilan kasus dengan 1.307 korban terjadi di wilayah I Sumatera. Kemudian, di wilayah II Pulau Jawa terdapat 41 kasus dengan 3.610 penerima MBG terdampak dan di wilayah III yaitu di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara ada 20 kasus dengan 997 penerima MBG terdampak. Ant/S-2