Pemerintah Perlu Percepat Rekonsiliasi Konflik Jayawijaya

Wamena - Pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian dan lembaga mempercepat proses rekonsiliasi pascakonflik sosial di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, dengan mengutamakan kecepatan dan akurasi data.

Seperti dikutip dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djamari Chaniago dalam keterangan tertulis di Wamena, Minggu (13/9), mengatakan percepatan pengumpulan data diperlukan agar proses rekonsiliasi dapat segera dilakukan.

“Kecepatan mengumpulkan data dan jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama lagi untuk proses rekonsiliasi. Semua instansi kementerian berfokus pada isu dan satu data, yakni sesuai surat masuk Bupati Jayawijaya,” katanya.

Menurut Djamari, langkah tersebut dibahas melalui rapat koordinasi II lintas kementerian dan lembaga di Kantor Kemenko Polkam, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

Ia mengatakan kementerian terkait telah menyatakan kesiapan mengambil bagian sesuai bidang masing-masing, termasuk menangani gedung pendidikan, tempat ibadah, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang mengalami kerusakan akibat konflik.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan akurasi data menjadi salah satu hal penting dalam proses rekonsiliasi pascakonflik sosial di Jayawijaya.

“Data ini harus diperoleh melalui kerja sama dinas teknis baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Kecepatan dan ketepatan sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” ujarnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengapresiasi kementerian dan lembaga yang terlibat langsung serta menyatakan kesiapan membantu proses rekonsiliasi pascakonflik di Kabupaten Jayawijaya.

Ia juga meminta dukungan Kementerian Sosial untuk memberikan santunan sosial kepada keluarga korban meninggal dunia agar masyarakat terdampak dapat merasakan perhatian pemerintah pusat.

Sementara itu, Bupati Jayawijaya Atenius Murip mengajak masyarakat tetap bersabar dan mendoakan agar seluruh tahapan rekonsiliasi yang sedang diproses pemerintah pusat dapat berjalan cepat.

“Kami berharap dalam proses dan tahapan ini rakyat Jayawijaya agar tetap sabar dan mendoakan segala proses yang berjalan cepat di pusat,” ujarnya.

Kemajuan Indonesia Timur

Terpisah, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla mendorong pendekatan politis kepada masyarakat Papua untuk mendukung pembangunan dan penyelesaian persoalan keamanan di wilayah tersebut.

“Harus ada pendekatan kepada masyarakat untuk adanya suatu pengertian politis dengan baik agar masyarakat mengerti pembangunan Papua itu dibangun secara bersama-sama,” kata Jusuf Kalla seusai menghadiri pelantikan Pengurus PMI DIY periode 2026–2031 di Yogyakarta, Minggu.

Ia menyampaikan pandangan tersebut saat menanggapi penembakan tiga aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, beberapa waktu lalu.

Menurut Ketua Umum PMI Pusat itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan Papua guna mendorong kemajuan wilayah Indonesia bagian timur.

“Kalau dibandingkan, katakanlah Papua dengan Papua Nugini, ya jauh lebih baik kita. Seperti itu, sehingga perlu diberikan suatu pengertian yang betul kepada mereka yang KKB itu,” katanya.

Jusuf Kalla mengatakan pendekatan politis kepada masyarakat Papua dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) perlu dilakukan secara damai untuk membangun pemahaman bersama mengenai pembangunan dan masa depan Papua.

Ia menilai pendekatan tersebut perlu diutamakan sebelum pemerintah mengambil langkah keamanan lebih lanjut apabila kelompok bersenjata tetap melakukan kekerasan. YK/and