KKP Pastikan Kampung Nelayan Merah Putih Tak Sekadar Bangunan, Tapi Pemberdayaan Pesisir

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) akan diawasi ketat hingga ke lokasi.

Langkah ini bukan sekadar soal pembangunan fisik, tapi memastikan kualitas, keberlanjutan, dan manfaat nyata benar-benar dirasakan masyarakat pesisir.

Secara analitis, pengawasan maksimal penting karena proyek berbasis komunitas rawan hanya jadi “papan nama” tanpa dampak jangka panjang.

Dengan pendekatan ini, KKP ingin memastikan KNMP tidak berhenti di infrastruktur, melainkan juga menyentuh pemberdayaan ekonomi nelayan, perlindungan ekologi laut, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

"Sebagai program prioritas pemerintah yang mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo, pelaksanaan program KNMP tentu butuh pengawasan maksimal," kata Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto Darwin dalam keterangan di Jakarta, Kamis (25/9).

Dia menekankan pengawasan maksimal itu dilakukan karena program itu dilakukan dengan menggunakan APBN sehingga manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat pesisir.

Doni menyebutkan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 65 lokasi pembangunan KNMP tahap pertama di tahun 2025. Pembangunan ditargetkan selesai akhir tahun ini dengan pengawasan ketat melibatkan instrumen teknologi hingga lembaga penegak hukum.

Pelaksanaan pembangunan 65 lokasi KNMP telah masuk fase kontrak dengan total anggaran mencapai Rp1,34 triliun. Sarana prasarana perikanan yang akan dibangun di antaranya dermaga, bengkel kapal, cold storage, pabrik es, tempat pelelangan ikan, hingga sentra kuliner ikan.

Dikatakan dia, pengembangan sumber daya manusia diwujudkan KKP dengan membangun bale nelayan disertai menyiapkan aktivasi kegiatannya.

Lalu menerapkan pendekatan social engineering untuk optimalisasi pengelolaan fasilitas perikanan yang dibangun, dan mendorong jalannya usaha perikanan berkelanjutan oleh masyarakat nelayan dan koperasi.

“Program ini dibangun menggunakan APBN sehingga manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat di sana,” ujar Doni.

Dijelaskan sebagai upaya pengawasan, KKP sudah menyiapkan konsultan pengawas, tim khusus pengawas lapangan, serta menggandeng Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung.

"Sinergi dengan lembaga penegak hukum penting untuk mengurai sejak dini potensi munculnya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat menghambat pelaksanaan program prioritas ini," tutur Doni.

Sementara itu, Ketua Pelaksana KNMP sekaligus Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Trian Yunanda menambahkan KKP juga mewajibkan pemasangan kamera pemantau atau CCTV di setiap lokasi agar progres pembangunan dapat terpantau secara real time dari manapun, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

“Kami upayakan minggu ini CCTV bisa tuntas dan terkoneksi semua, sehingga pembangunan bisa kami monitor dari pusat, dan Pak Menteri juga bisa melakukan monitoring langsung,” kata Trian.

Selain pengawasan oleh internal KKP, eksternal, dan instrumen teknologi, KKP mengajak semua pihaknya ikut mengawal pelaksanaan KNMP agar program prioritas yang diproyeksikan menyerap 7.000 tenaga kerja ini dilaksanakan secara transparan.