Menkeu Purbaya Diharapkan Pertajam Efisiensi dan Cegah Kebocoran Anggaran

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Sebelum dipercaya sebagai bendahara negara, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 3 September 2020. 

Purbaya, teknokrat ekonomi kelahiran Bogor pada 1966 diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level yang lebih tinggi sebagaimana yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya dalam keterangannya kepada wartawan usai dilantik mengatakan akan mengoptimalkan semua instrumen yang ada di Kementerian Keuangan agar bisa terakselerasi secara optimal.

“Sekarang kan ekonomi sedang agak melambat. Kita sudah pelajari kelemahannya, ke depan akan kita perbaiki. Jadi itu enggak terlalu sulit memperbaikinya. Tapi Anda lihat nanti, mungkin dua bulan-tiga bulan dari sekarang, Indonesia kelihatan cerah lagi,” kata Purbaya usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9).

Menkeu yang meraih gelar sarjana Teknik Elektro dari di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Master of Science (MSc) serta Doktor (PhD) bidang ekonomi moneter dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat (AS) itu mengakui arahan Presiden Prabowo untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sebagai tantangan besar. Target 8 persen sebut Purbaya sebagai tantangan besar, tetapi tetap bisa dikejar secara bertahap.

Ekonom yang sekaligus Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center For Policy Studies Piter Abdullah menyatakan sosok Purbaya Yudhi Sadewa memiliki kapabilitas mumpuni.

Dengan kapabilitas tersebut, Menkeu baru harus membuktikan dengan terobosan kebijakan yang lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya. “Itu yang harus ditunjukkan olehnya dengan terobosan kebijakan yang lebih baik,” kata Piter.

Apalagi, reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo kali ini terjadi di tengah berbagai tuntutan masyarakat pasca demo besar yang lalu. Efektifitas dari perombakan kabinet tersebut akan dipengaruhi sejauh mana kepemimpinan baru sejalan dengan tuntutan tersebut.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda menilai pergantian Menkeu berdampak positif terhadap pembaruan kebijakan fiskal, terutama kinerja perpajakan dan kesehatan fiskal.

“Kami melihat semakin banyak kebijakan fiskal yang melenceng dari tujuan UUD 1945, termasuk alokasi anggaran pendidikan,” ungkap Huda.

Dia pun berharap Menkeu baru harus menyelesaikan permasalahan kebijakan fiskal nasional yang sudah melenceng seperti perbaikan kebijakan perpajakan yang kurang memerhatikan daya beli kelompik kelas menengah. Begitu juga dengan evaluasi insentif fiskal yang diterapkan Pemerintah kepada pengusaha.

Tugas Berat

Pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Dian Anita Nuswantara, mengatakan, dalam kondisi APBN yang rawan defisit dan utang yang besar, menteri keuangan memikul tugas yang sangat berat.

“Terlebih dengan tekanan krisis global sekarang yang dinamikanya sangat cepat berubah, makin lama makin berat. Namun tentu Presiden punya pertimbangan matang dan mendapat banyak masukan yang dibutuhkan. Menkeu yang baru paling tidak harus mempertajam upaya efesiensi yang sudah dicanangkan Bapak Presiden, karena ini akan menjadi cara jitu untuk menjaga APBN yang tertekan sana-sini.