Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Terbongkar! DPRD DKI Jakarta Janji Buka Data Gaji dan Tunjangan Anggota Dewan

📅 Kamis, 04 Sep 2025, 17:10 WIB | Oleh:
Terbongkar! DPRD DKI Jakarta Janji Buka Data Gaji dan Tunjangan Anggota Dewan Doc: ANTARA/Lifia Mawaddah Putri
Ket. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah saat dijumpai di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/9).

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menyatakan siap membuka data gaji dan tunjangan anggotanya setelah didesak mahasiswa dalam aksi unjuk rasa. Massa mahasiswa menilai tunjangan dewan terlalu besar, bahkan disebut melebihi DPR RI, serta mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap keuangan BUMD di Ibu Kota.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah setelah berdiskusi dengan perwakilan massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) yang menggelar aksi unjuk rasa terkait tunjangan anggota Dewan di depan Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis.

“Terkait gaji dan tunjangan, kami pastikan bahwa apa yang kami dapat dari gaji dan tunjangan juga dikembalikan kepada masyarakat melalui advokasi, melalui aspirasi dan sebagainya,” kata Ima.

Ima mengungkapkan bahwa dirinya juga sudah mempublikasikan sejak periode pertama gaji, tunjangan dan laporan keuangan sampai bulan ini.

Dengan demikian, masyarakat bisa bebas melihat dan DPRD DKI Jakarta pun bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. "Untuk revisinya, kami akan diskusi bersama ketika rapat anggaran berikutnya,” kata Ima.

Menindaklanjuti tuntutan dari AMPSI, Ima mengatakan, pihaknya juga akan menyampaikan dan mendiskusikan hal tersebut dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.

Terkait evaluasi BUMD, Ima mengatakan pihaknya juga akan menyampaikan kepada Gubernur Pramono Anung.

"Ini ranahnya Pak Gubernur, eksekutif, nanti kita juga menyampaikan kepada Pak Gubernur dan Pak Wagub agar diaudit secara berkala," katanya.

Dalam aksinya, AMPSI menyampaikan tiga poin tuntutan, yaitu:
1. Meminta transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD DKI Jakarta yang dinilai lebih besar daripada DPR RI.
2. Menuntut penurunan sekaligus penghapusan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta yang dianggap berlebihan dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
3. Mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMD DKI Jakarta, khususnya Darma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya dan Jakpro.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Produksi Tembus 3 Juta Unit, Midea Perkuat Industri Elektronika Nasional
    Langkah ekspansif Midea dalam memperluas fasilitas manufaktur Residential ...
  • Industri Plastik RI Mulai Oleng! Produk China Banjir, Pabrik Mulai Kurangi Jam Kerja
    Artikel ini menyoroti akar masalah secara berimbang, di ...
  • ExxonMobil Dorong Efisiensi Operasional Tambang Melalui Teknologi Pelumasan
    Ulasan ini sangat membuka wawasan mengenai pentingnya pergeseran ...
  • Direksi OpenAI Peringatkan Industri Belum Siap Cegah Kehilangan Kendali Atas Kecerdasan Buatan
    Meskipun narasi tentang agen AI yang lepas kendali ...
  • Jamin Mutu MBG, Kemenperin Kawal Penerapan SNI Wajib Food Tray
    Langkah proaktif Kementerian Perindustrian dalam mewajibkan SNI untuk ...
Advertisement
IndoBuildTech Expo Detail Sidebar
Daerah
Badan Geologi Laporkan Akti...
Advertisement
Kalah dari Persija, Pelatih Persib Enggan Salahkan Satu-Dua Pemain

Kalah dari Persija, Pelatih Persib Enggan Salahkan Satu-Dua Pemain

12 Sep 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.