Kesepakatan Batas Wilayah Kabupaten Lombok Barat dengan Lombok Tengah Jadi Role Model Nasional, Ini Alasannya

MATARAM - Keberhasilan penyelesaian persoalan internal daerah soal tapal batas wilayah antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi role model nasional. Ada alasan besar yang menjadikannya sebagai role model nasional.

"Ini adalah salah satu contoh penyelesaian segmen batas wilayah terbaik. Nusa Tenggara Barat menjadi role model untuk daerah lain," kata Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri Raziras Rahmadillah dalam keterangannya di Mataram, Jumat (29/8).

Raziraz mengatakan kunci kesuksesan dari kesepakatan tapal batas terletak pada komitmen dari masing-masing kepala daerah untuk mengurus masyarakat agar lebih baik.

Menurutnya, kesepakatan kedua pemerintahan daerah merupakan langkah strategis mengingat kawasan perbatasan Lombok Tengah dan Lombok Barat merupakan daerah dengan potensi pariwisata dan ekonomi yang tinggi.

Bahkan beberapa destinasi wisata andalan berada di sekitar garis imajiner batas kedua wilayah, sehingga kepastian hukum mutlak diperlukan untuk mengakselerasi pembangunan dan menarik investasi.

"Untuk memastikan masyarakat tidak terpecah, tentunya kita akan adakan sosialisasi mulai dari kepala daerah, camat, termasuk juga bantuan dari para kepala desa dan lurah untuk sosialisasi kepada masyarakat yang berada di batas-batas wilayah tersebut," kata Raziras.

Lebih lanjut dia menilai penandatanganan kesepakatan batas wilayah antara Lombok Barat dan Lombok Tengah sangat progresif dan menjadi angin segar dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Konflik batas wilayah yang kerap memicu perselisihan antar warga dan menghambat pembangunan ternyata mampu diselesaikan dengan pendekatan kolaboratif dan semangat otonomi daerah yang bertanggung jawab.

Raziras berharap kepastian batas wilayah tersebut dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lombok Barat dan Lombok Tengah.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi langkah Bupati Lombok Barat dan Bupati Lombok Tengah yang lebih mengedepankan kepentingan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Dia menekankan bahwa kepastian batas wilayah memiliki dampak signifikan, khususnya bagi sektor pariwisata yang menjadi andalan Nusa Tenggara Barat. Kesepakatan batas wilayah merupakan teladan bagi masyarakat bahwa pemerintah mampu menyelesaikan persoalan tanpa melibatkan pihak ketiga.

"Karena ini berdampak di daerah pariwisata dan tentu ada kepastian hukum untuk para investor nantinya," pungkas Gubernur Iqbal.