Berkat Intervensi Pemerintah, Harga Beras di 196 Daerah Kembali Stabil

Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan intervensi pemerintah melalui operasi pasar dan distribusi merata berhasil menjaga stabilitas harga beras di 196 kabupaten/kota, sehingga masyarakat tetap memperoleh akses pangan terjangkau.

"Terkait fluktuasi harga beras di pasaran saat ini, program intervensi telah pemerintah lakukan sejak Juli 2025 antara lain program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan beras," kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa di Jakarta, Rabu (27/8).

Dia menyampaikan bahwa intervensi pemerintah meliputi penyaluran beras SPHP serta bantuan pangan beras, yang menjadi instrumen utama keseimbangan pasokan dan harga beras nasional.

Ia menyebutkan data Panel Harga Pangan Bapanas menunjukkan jumlah kabupaten/kota dengan rata-rata harga beras medium sama atau di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) meningkat 26 persen sejak akhir Juli hingga Agustus.

Pada akhir Juli tercatat 155 kabupaten/kota dengan harga beras medium stabil, kemudian pada minggu keempat Agustus jumlah tersebut meningkat menjadi 196 kabupaten/kota dengan harga lebih terkendali.

Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan sekitar 360 ribu ton beras untuk 18,27 juta keluarga selama dua bulan yakni Juni dan Juli 2025 sebagai stimulus ekonomi sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Sementara itu, SPHP beras periode Juli-Desember 2025 menargetkan penyaluran 1,3 juta ton, dengan realisasi harian Perum Bulog saat ini mampu mencapai lebih dari 7 ribu ton di berbagai wilayah.

Ketut mengatakan distribusi beras SPHP terus dimasifkan di pasar rakyat maupun ritel modern agar penyebarannya lebih merata, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh beras dengan harga terjangkau.

Sebelumnya, Anggota Ombudsman Republik Indonesia Yeka Hendra Fatika menekankan pentingnya perhatian penuh pada perkembangan harga beras medium. Kondisi harga beras medium penting distabilkan bagi masyarakat secara luas.

"Intinya Ombudsman akan mendalami persoalan ini. (Mulai) dari siapa yang bertugas untuk melakukan stabilisasi pada saat ketersediaan (beras) terbatas dan harga sedang melonjak. Itu sudah jelas, itu ranahnya Badan Pangan Nasional," kata Yeka.

Terpisah, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan komitmennya dalam upaya pemerintah memasifkan program intervensi perberasan.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, program SPHP beras akan terus digenjot hingga Desember. Misalnya sebelum Desember sudah mencapai 1,3 juta ton, akan kami ajukan kembali untuk target tambahannya. Stok beras pemerintah sangat besar saat ini," kata Arief.