Pemkab Bekasi Percepat Implementasi SPBE untuk Permudah Layanan Publik

KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, menggenjot percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di level perangkat daerah setempat guna memudahkan masyarakat mengakses pelayanan publik.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi Yan Yan Akhmad Kurnia menyatakan penerapan SPBE kini menjadi kebutuhan mendesak seiring peningkatan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan dan berbasis teknologi.

"Masyarakat kini sudah terbiasa dengan layanan digital, sehingga pemerintah juga dituntut memberikan layanan yang mudah diakses, efisien serta terintegrasi," katanya di Cikarang, Rabu (20/8).

Dia menekankan SPBE bukan sekadar digitalisasi layanan tetapi juga harus memenuhi empat domain utama, yakni kebijakan, tata kelola, manajemen dan audit serta layanan. Keempat domain tersebut menjadi pilar penting dalam menjaga kualitas layanan digital pemerintahan.

"Selama ini implementasi SPBE masih lebih banyak pada level kabupaten, padahal perangkat daerah juga harus mengacu pada aturan dan standar yang ditetapkan dalam peraturan presiden. Jika semua perangkat daerah bergerak bersama, indeks SPBE Kabupaten Bekasi akan semakin meningkat," katanya.

Diskominfosantik Kabupaten Bekasi telah menyiapkan instrumen self assessment digital yang dapat digunakan perangkat daerah untuk menilai sejauh mana penerapan SPBE di masing-masing unit kerja.

"Hasil penilaian tersebut akan menjadi dasar pembinaan dan pendampingan oleh Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bekasi," ujarnya.

Yan Yan juga menyoroti permasalahan banyak aplikasi lokal yang tidak lagi aktif dan berpotensi menimbulkan kerentanan keamanan. Konsolidasi aplikasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih sekaligus memperkuat branding layanan digital Kabupaten Bekasi.

"Ke depan, cukup satu aplikasi super apps yang terintegrasi dengan berbagai menu layanan. Saat ini kita kembangkan aplikasi Bekasikan Mobile yang akan menghimpun berbagai layanan publik mulai dari administrasi kependudukan, pendidikan hingga ketenagakerjaan," katanya.

Selain aspek teknologi, kata dia, peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola SPBE juga menjadi perhatian utama. Diskominfosantik terus melakukan pelatihan, pendampingan serta kerja sama dengan berbagai lembaga untuk memperkuat kapasitas aparatur di bidang digital.

"Aspek integrasi, keberlanjutan dan kebermanfaatan layanan digital bagi masyarakat juga penting untuk diperhatikan. SPBE adalah kunci transformasi pelayanan publik yang modern," katanya.

Menurut dia, dengan akselerasi di perangkat daerah, pihaknya optimistis Kabupaten Bekasi dapat menjadi daerah yang unggul dalam penerapan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Satu hal yang juga tidak kalah penting, kata dia, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai reformasi birokrasi karena indeks SPBE menjadi salah satu indikator penilaian.

"Ketika penerapan SPBE dilakukan di perangkat daerah, otomatis layanan meningkat. Ketika layanan meningkat, maka kepuasan masyarakat lebih terjamin. Ini menjadi upaya kita mengurangi potensi kekecewaan masyarakat terhadap layanan, khususnya yang berbasis digital," kata dia.