Kopdes Merah Putih Dijanjikan 15 ribu Unit Aktif Agustus Ini, Publik Tunggu Bukti Nyata!

JAKARTA – Pemerintah menetapkan target ambisius: sebanyak 15 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih diharapkan sudah beroperasi penuh pada Agustus 2025.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar untuk menghidupkan 80 ribu Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia pada November mendatang.

Program ini diklaim sebagai tonggak penting dalam membangun kemandirian ekonomi desa sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional dari bawah.

Namun, di balik target tersebut, apakah pemerintah benar-benar siap menjadikan koperasi desa sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi, atau sekadar menjadikannya proyek politik menjelang momentum penting nasional?

Koperasi desa selama ini sering terjebak pada masalah klasik, mulai dari tata kelola yang lemah, keterbatasan modal, hingga rendahnya literasi keuangan masyarakat desa.

Jika target 80 ribu Kopdes Merah Putih hanya dikejar untuk memenuhi angka, maka risiko koperasi kembali menjadi “papan nama” tanpa fungsi nyata sangat besar.

Alih-alih menjadi motor penggerak ekonomi desa, koperasi bisa terjebak sebagai simbol seremonial yang rapuh.

Pemerintah dituntut untuk membuktikan bahwa ambisi besar ini dibarengi dengan strategi riil, pengawasan ketat, dan keberpihakan nyata terhadap masyarakat desa, bukan sekadar target di atas kertas.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono menjelaskan bahwa percepatan ini akan memanfaatkan data 20 ribu desa mandiri yang telah diverifikasi oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

“Kami mendorong Agustus 15 ribu Kopdes Merah Putih dapat beroperasi, September 25 ribu, Oktober 25 ribu, dan November 15 ribu Kopdes,” kata Tatang dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin Bidang Koperasi dan UMKM di Jakarta, Rabu (20/8).

Untuk memastikan operasional berjalan efisien dan terkelola dengan baik, Tatang menyebut setiap koperasi diwajibkan menggunakan sistem digital bernama Digi Koperasi yang dikembangkan oleh PT Telkom.

Sistem ini akan memantau seluruh aktivitas koperasi secara realtime, mulai dari arus barang, penjualan, hingga laporan keuangan.

"Koperasi hanya tinggal menginput data. Sistemnya akan digital, sehingga semua bisa terkontrol," katanya.

Untuk mempercepat realisasi target operasionalisasi 15 ribu koperasi, pemerintah membagi tugas ke dalam empat wilayah yang dipimpin oleh wakil menteri.

Hingga Agustus, target operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di setiap wilayah adalah: Wilayah 1 yang mencakup Yogyakarta dan Jawa Tengah, menargetkan 2.680 KDMP; Wilayah 2 meliputi Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Aceh, Jawa Barat, Lampung, dan Sumatera Selatan, dengan target 5.800 KDMP.

Kemudian, Wilayah 3 yang terdiri dari Jakarta, Banten, dan Sulawesi Selatan, menargetkan 2.244 KDMP; dan Wilayah 4, yakni Jawa Timur dan Bali, menargetkan 5.412 KDMP.

Setiap koperasi yang beroperasi harus memenuhi kriteria minimal, yaitu memiliki satu gerai, bidang usaha, dan lokasi yang telah diverifikasi.

Tatang mengatakan meskipun ada kendala di beberapa wilayah, terutama Papua, pemerintah optimistis seluruh satuan tugas (satgas) akan terbentuk pada Agustus ini untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.

"Papua itu memang ya ada afirmasi yang harus kita lakukan karena ada kendala. Namun, kami optimistis dalam bulan Agustus ini, seluruh kabupaten dan provinsi akan terbentuk Satgas Kopdes Merah Putih," kata Tatang.