RI Butuh Rp7,45 Kuadriliun untuk Tumbuh 5,4 Persen

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia membutuhkan total investasi sebesar 7,45 kuadriliun rupiah agar perekonomian nasional dapat mencapai pertumbuhan 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada tahun depan.

“Untuk mencapai 5,4 persen pertumbuhan kita di tahun 2026 dibutuhkan 7.450 triliun rupiah dari total investment (investasi) di dalam GDP (Gross Domestic Product/Produk Domestik Bruto/PDB) kita,” ujar Sri Mulyani dikutip dari Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan bahwa tidak semua investasi tersebut harus bersumber dari APBN 2026. Ia menyatakan anggaran negara diharapkan hanya menjadi katalis untuk mengakselerasi kegiatan investasi. “Dari sisi investasi, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) menyampaikan dan mengindikasikan tidak semuanya harus tergantung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), tapi APBN menjadi katalis dan saling membantu,” kata Sri Mulyani.

Ia menuturkan sektor target investasi pada tahun depan meliputi sektor mineral dan batu bara, transisi energi, ketahanan energi, hilirisasi pertanian, serta hilirisasi kelautan dan perikanan.

Kerja sama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia dan para pelaku usaha swasta juga akan diperkuat sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menyatakan terdapat tiga kontributor investasi pada 2026, yakni sektor swasta, berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Danantara Indonesia, serta pemerintah melalui penyaluran APBN. “Yang mana 720 triliun rupiah itu adalah (investasi yang diharapkan dari) Danantara. Sedangkan yang lain adalah dari sisi swasta 6.200 triliun rupiah dan APBN 530 triliun rupiah,” imbuh Menkeu.

Modal Asing

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan dibutuhkan penanaman modal asing dan dalam negeri senilai 13.032,8 triliun rupiah dalam rentang 2025–2029.

Ia mengatakan target investasi pada 2025–2029 itu lebih tinggi sekitar 43 persen apabila dibandingkan dengan capaian investasi dalam 10 tahun terakhir, yakni 2014–2024 sebesar 9.912 triliun rupiah. “Kontribusi dari investasi ini juga diharapkan terus meningkat, karena memberikan dampak positif terhadap lapangan pekerjaan, daya beli, dan juga ekspor nasional,” ucap Rosan.

Terkait dana desa dan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 60 triliun rupiah dan 83 triliun rupiah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

“Jadi, dalam hal ini, kami membangun desa itu melalui berbagai jalur atau anggaran,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Kedua pos belanja itu merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan desa, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Untuk Dana Desa, Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026 menjelaskan bahwa salah satu bentuk penggunaan anggaran yaitu untuk mendukung penguatan lembaga ekonomi desa.

Dana Desa juga akan digunakan untuk mendukung KDMP melalui pemberian dukungan pengembalian pinjaman bila koperasi mengalami gagal bayar serta dalam rangka menjamin terjaganya kualitas aset pemberi pinjaman.

Sementara anggaran untuk KDMP, penyalurannya berupa suntikan dana melalui Bank Himbara. “Dalam hal ini, Kementerian Keuangan akan menaruh dananya di Bank Himbara. Jadi, walaupun Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi akan mendapatkan pinjaman dari Himbara, itu dananya berasal dari pemerintah,” jelas Sri Mulyani.

Selain Dana Desa dan dukungan untuk KDMP, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk sejumlah pos belanja lain yang menjadi bagian dari program pembangunan desa, koperasi, dan UMKM.

Misalnya, untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai 320 triliun rupiah, subsidi bunga 36,5 triliun rupiah, hingga kredit ultra Mikro (UMi) yang tak disebutkan rincian anggarannya.

Lebih lanjut, Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026 juga merinci rencana strategis prioritas untuk UMKM yang terbagi menjadi tiga program, yakni pertama, keterlibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).