Korsel Ingin Pulihkan Kepercayaan dengan Korut

SEOUL - Kementerian Unifikasi Korea Selatan (Korsel) menyatakan bahwa pihaknya fokus untuk memulihkan kepercayaan antara dua Korea dengan mencabut Doktrin Unifikasi 15 Agustus yang diumumkan oleh mantan pemerintahan Presiden Yoon Suk-yeol.

Juru bicara Kementerian Unifikasi Korsel, Koo Byoung-sam, menjelaskan bahwa langkah ini diambil setelah Presiden Lee Jae-myung mengusulkan tiga hal terhadap Korea Utara (Korut) yaitu menghormati rezim yang berkuasa di Pyongyang, tidak mengejar unifikasi dimana satu pihak menerima pihak lain secara penuh, serta tidak mengejar sikap bermusuhan.

“Tiga prinsip tersebut menegaskan fondasi kebijakan terhadap Korut untuk mewujudkan perdamaian,” ucap Koo.

Koo menjelaskan bahwa pemerintah akan secara konsisten mengambil langkah-langkah nyata demi meredakan ketegangan di Semenanjung Korea dan memulihkan kepercayaan antar-Korea di masa depan.

Sebelumnya Presiden Lee telah menginstruksikan kementerian terkait untuk mempersiapkan secara bertahap pelaksanaan kesepakatan antar-Korea.

Dalam sidang kabinet Senin (18/8), Presiden Lee mengatakan bahwa tugas pertama negara adalah melindungi jiwa dan keamanan masyarakat. Presiden Lee pun menekankan di satu sisi bahwa petugas militer harus bersiap siaga, namun disisi lain ketegangan harus diredakan.

Presiden Lee pun menginstruksikan bagian-bagian yang telah disepakati oleh dua negara untuk dilaksanakan supaya mewujudkan kondisi perdamaian tanpa perlu bertempur dan memulihkan kepercayaan antara dua Korea. 

Pernyataan tersebut ditafsirkan berhubungan dengan upaya pemulihan Perjanjian Militer 19 September yang telah diumumkan di upacara peringatan Hari Kemerdekaan pada 15 Agustus lalu.

Atas perkembangan terbaru dari Seoul itu, pihak Korut belum memberikan reaksi apapun terkait isi pidato Presiden Lee di Hari Kemerdekaan Korea yang mengandung pesan perdamaian.

Latihan Tahunan

Pada Senin, Presiden Lee juga mengatakan bahwa latihan pertahanan sipil Ulchi yang diadakan setiap tahun bersifat murni defensif dan tidak dimaksudkan untuk memprovokasi Korut atau meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea. 

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memimpin sidang pleno Dewan Keamanan Nasional Ulchi.

Presiden Lee menekankan bahwa latihan tersebut dirancang untuk melindungi warga dan memastikan keamanan nasional dalam kasus perang.

“Presiden Lee mengatakan latihan tersebut harus berfungsi sebagai latihan praktis untuk melindungi masyarakat, sambil menegaskan bahwa tujuan akhirnya adalah mencapai perdamaian di semenanjung,” ucap juru bicara kepresidenan, Kang Yu-jung.

Latihan Ulchi selama empat hari dimulai pada Senin, berjalan bersamaan dengan latihan gabungan Ulchi Freedom Shield selama sebelas hari antara Korsel dan Amerika Serikat (AS) yang digelar untuk memperkuat kesiapan pertahanan bersama.

Pemerintah Korsel menegaskan latihan pertahanan sipil berskala nasional pekan ini untuk memastikan masyarakat siap menghadapi situasi darurat nasional.

Latihan tahunan Ulchi merupakan simulasi yang dipimpin pemerintah untuk mempersiapkan kemungkinan perang maupun keadaan darurat nasional. Sekitar 580 ribu orang dan kurang lebih empat ribu lembaga publik akan berpartisipasi dalam latihan tersebut.

Tahun ini, latihan akan diperkuat dengan skenario praktis untuk menghadapi ancaman keamanan baru seperti drone, serangan siber, dan senjata canggih berbasis teknologi mutakhir. KBS/I-1