Ekonom UMY: Koperasi Desa Merah Putih Harus Jadi Penghubung Ekosistem Ekonomi Desa

YOGYAKARTA – Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rudy Suryanto, menilai pembentukan 80 ribu unit Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto harus berperan sebagai penghubung ekosistem ekonomi desa.

“Hadirnya Koperasi Desa Merah Putih ini harus menjadi semacam wadah atau konektor berbagai elemen yang ada untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang saling hidup menghidupi,” ujar Rudy di Yogyakarta, Jumat (15/8).

Ia menilai, keberadaan koperasi ini perlu membuka ruang diskusi dan kolaborasi dengan elemen desa yang telah ada, seperti BUMDes, KUD, kelompok tani, dan UMKM. Dengan dukungan pembiayaan hingga Rp3 miliar per desa melalui perbankan Himbara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025, kebijakan ini diperkirakan dapat menggerakkan ekonomi perdesaan dengan perputaran modal mencapai Rp240 triliun.

Rudy menilai langkah ini mencerminkan kesadaran pemerintah akan peran strategis desa dalam pencapaian target Indonesia Emas 2045. Namun, ia menekankan pentingnya sinkronisasi lintas kementerian agar implementasi berjalan efektif. “Kebijakan Presiden dan Menteri Keuangan harus diikuti langkah konkret Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri, termasuk pengaturan jaminan koperasi jika kesulitan membayar pinjaman bank,” katanya.

Ia juga mengingatkan tantangan lain, yakni keberadaan tengkulak dan rentenir yang telah lama mengakar di masyarakat. Menurutnya, tidak mudah menggantikan peran mereka, sehingga model bisnis koperasi harus dirancang agar tidak menjadi predator baru yang justru menggusur aktivitas ekonomi lokal.

Rudy menekankan pembentukan koperasi ini harus menggunakan pendekatan partisipatif dan tidak seragam (one size fits all), karena setiap desa memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda. Model bisnis harus disesuaikan dengan karakteristik lokal.

Untuk memastikan keberlanjutan program, ia merekomendasikan empat langkah utama. Pertama, kolaborasi multi-pihak dari pusat hingga daerah, termasuk akademisi, karena koperasi ini adalah organisasi privat yang mendapat dukungan APBN. Kedua, penguatan kelembagaan dan SDM melalui pelatihan khusus bagi 80.000 pengelola koperasi agar adaptif terhadap dinamika ekonomi.

Ketiga, penerapan model bisnis berkelanjutan, seperti social enterprise dan circular business model, guna memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keempat, pemanfaatan data analytics untuk memantau dan mengevaluasi perputaran uang desa secara presisi. “Jika menggunakan model komersial murni, risikonya adalah muncul predator ekonomi baru di tingkat lokal,” ujar Rudy.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan dukungan pemerintah, pelaku usaha lokal, dan peran aktif akademisi. “Kolaborasi dengan akademisi dapat menghasilkan inovasi model bisnis yang relevan dengan karakteristik desa, serta mekanisme evaluasi berbasis data yang objektif,” katanya.