Penggerak Desa! Koperasi Merah Putih Harus Bisa Satukan Ekosistem Ekonomi

YOGYAKARTA - Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Rudy Suryanto menilai 80 ribu unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto memiliki peran strategis sebagai penghubung ekosistem ekonomi desa. 

Keberadaan koperasi ini diharapkan tidak sekadar menjadi wadah simpan pinjam, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi produktif yang menghubungkan petani, pelaku UMKM, industri, dan pasar secara terintegrasi.

Rudy menekankan bahwa koperasi harus berfungsi sebagai *hub* yang memperlancar arus barang, jasa, informasi, dan pembiayaan, sehingga mampu memperkuat rantai pasok lokal dan meningkatkan nilai tambah produk desa. 

Dengan manajemen profesional, transparansi, dan pemanfaatan teknologi digital, koperasi dapat menjadi motor penggerak transformasi ekonomi pedesaan.

Jika mampu berperan efektif, 80 ribu koperasi ini tidak hanya memperbesar akses masyarakat desa terhadap modal dan pasar, tetapi juga memperkecil kesenjangan ekonomi antara kota dan desa, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi berbasis komunitas. 

Kebijakan ini berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam agenda pembangunan inklusif pemerintah.

"Hadirnya Koperasi Desa Merah Putih ini harus menjadi semacam wadah atau konektor berbagai elemen yang ada untuk membangun apa yang kita sebut sebagai ekosistem ekonomi desa yang saling hidup menghidupi," ujar Rudy Suryanto di Yogyakarta, Jumat (15/8).

Menurut dia, harus ada ruang diskusi dan kolaborasi Kopdes Merah Putih dengan elemen yang sudah ada di desa, seperti BUMDes, KUD, kelompok tani, dan UMKM.

Rudy menyebut kebijakan itu berpotensi menggerakkan ekonomi perdesaan dengan perputaran modal mencapai Rp240 triliun, seiring dukungan pembiayaan hingga Rp3 miliar per desa melalui perbankan Himbara sesuai Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 49 Tahun 2025.

Langkah tersebut, menurut dia, mencerminkan kesadaran pemerintah akan peran krusial desa dalam mewujudkan target Indonesia Emas 2045.

Meski demikian, Rudy menekankan perlunya sinkronisasi lintas kementerian agar implementasi berjalan efektif.

Ia mencontohkan kebijakan Presiden dan Menteri Keuangan harus diikuti oleh langkah konkret dari Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri, termasuk pengaturan jaminan koperasi ketika mengalami kesulitan membayar pinjaman bank.

"Keberadaan tengkulak dan rentenir yang telah lama mengakar di masyarakat juga harus diperhatikan. Tidak mudah menggantikan peran mereka dengan Koperasi Desa Merah Putih. Model bisnis koperasi pun harus tepat agar tidak menjadi predator baru yang justru menggusur aktivitas ekonomi yang sudah ada," ujar dia.

Rudy menambahkan keberhasilan koperasi bergantung pada pendekatan partisipatif, karena program pemberdayaan desa tidak akan efektif jika hanya bersifat top-down.

Menurutnya, pembentukan 80 ribu koperasi itu tidak bisa menggunakan pendekatan seragam (one size fits all), karena setiap desa memiliki potensi dan kebutuhan berbeda. Model bisnis yang diterapkan harus disesuaikan dengan karakteristik lokal.

Untuk memastikan keberlanjutan program itu, Rudy merekomendasikan empat langkah utama.

Pertama, kolaborasi multi-pihak dari pusat hingga daerah, termasuk akademisi, karena model Koperasi Desa Merah Putih merupakan organisasi privat yang mendapat dukungan APBN.

Kedua, penguatan kelembagaan dan SDM melalui pelatihan khusus bagi 80.000 pengelola koperasi agar adaptif terhadap dinamika ekonomi.

Selanjutnya, penerapan model bisnis berkelanjutan, seperti social enterprise dan circular business model, demi memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, pemanfaatan data analytics untuk monitoring dan evaluasi, sehingga dampak koperasi terhadap perputaran uang desa dapat diukur secara presisi.

"Jika menggunakan model komersial murni, risikonya adalah munculnya predator ekonomi baru di tingkat lokal," jelas Rudy.

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah dan pelaku usaha lokal, tetapi juga membutuhkan peran aktif kalangan akademisi.

"Kolaborasi dengan akademisi dapat menghasilkan inovasi model bisnis yang relevan dengan karakteristik desa, serta mekanisme evaluasi berbasis data yang objektif. Hal ini penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan," ujar dia.