Malaysia Jadi Tuan Rumah Perundingan Konflik Thailand-Kamboja

PETALING JAYA – Pertemuan Komite Perbatasan Umum (GBC) antara Thailand dan Kamboja akan diadakan di Kuala Lumpur dari tanggal 4 hingga 7 Agustus.

Angkatan Bersenjata Malaysia mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (2/8) lalu bahwa mereka akan memfasilitasi pertemuan tersebut.

“Pertemuan GBC mendatang, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa perbatasan antara kedua negara, merupakan bagian dari perjanjian gencatan senjata yang ditengahi oleh Malaysia pada 28 Juli,” demikian bunyi pernyataan dari Angkatan Bersenjata Malaysia.

“Malaysia adalah tempat netral yang dipilih bersama oleh Thailand dan Kamboja untuk pertemuan GBC kali ini. Prasyarat bagi pengerahan atase pertahanan sebagai tim sementara dan pengerahan kelompok pemantau Asean akan menjadi bagian dari agenda GBC,” imbuh  Angkatan Bersenjata Malaysia.

GBC adalah salah satu dari beberapa mekanisme bilateral yang dibentuk oleh Thailand dan Kamboja untuk mengatasi masalah perbatasan. Negara-negara tersebut bergiliran menjadi tuan rumah pertemuan tersebut, dan saat ini seharusnya giliran Kamboja yang jadi tuan rumah.

Malaysia diperkirakan akan mengadakan pertemuan secara online dengan Kamboja dan Thailand pada malam tanggal 2 Agustus untuk membahas pertemuan GBC, kata Menteri Pertahanan Malaysia, Mohamed Khaled Nordin.

Dia puan mengatakan dirinya akan membuat panggilan individu ke rekan-rekannya di Kamboja dan Thailand untuk memberitahu mereka tentang kesiapan Malaysia untuk menjadi tuan rumah pertemuan bilateral antara kedua negara.

“Setelah itu, setelah saya berbicara dengan mereka berdua, kita akan mengadakan pertemuan Zoom yang melibatkan ketiga menteri pertahanan, di mana kita akan membahas bagaimana memastikan pertemuan berjalan lancar,” kata dia saat konferensi pers di Johor Bahru.

 Mohamed Khaled mengatakan pertemuan pekan depan diperkirakan akan berlangsung di Wisma Perwira di Kuala Lumpur. “Sebelum pertemuan GBC, petugas dari kedua negara juga akan mengadakan diskusi terpisah,” tutur dia.

Waspadai Spionase

Sementara itu dari Bangkok dilaporkan bahwa pihak militer dan kepolisian Thailand telah diberikan hak untuk mencegat dan menghancurkan pesawat tanpa awak (UAV/drone) tanpa peringatan sehubungan dengan diberlakukannya larangan penggunaan drone.

Stasiun penyiaran Thai PBS pada Sabtu, dengan mengutip pernyataan dari pihak militer, melaporkan bahwa larangan penggunaan drone secara nasional mulai berlaku pada 29 Juli lalu. Kebijakan baru tersebut mengizinkan militer untuk mencegat dan menghancurkan drone yang diberlakukan dua distrik militer, termasuk wilayah perbatasan antara Thailand dan Kamboja.

Di wilayah lain, keputusan untuk menghancurkan drone akan ditentukan oleh pimpinan militer atau kepolisian jika mereka menganggap itu diperlukan.

Warga Thailand pun diimbau untuk tetap waspada karena mata-mata asing menggunakan drone untuk mengawasi dan mengirimkan data rahasia, kata penyiar Thai PBS, seraya menambahkan bahwa warga sipil diminta untuk melaporkan setiap kasus mencurigakan terkait penggunaan drone.

Di Thailand, spionase atau tindakan mata-mata, terutama saat pemberlakuan darurat militer, merupakan tindak pidana yang dapat dihukum dengan penjara seumur hidup atau hukuman mati, tambah stasiun penyiaran tersebut.

Ketegangan di perbatasan Thailand dan Kamboja meningkat menjadi konfrontasi bersenjata pada 24 Juli. Setelah bentrokan di wilayah perbatasan, kedua belah pihak terlibat dalam baku tembak artileri.

Pada Senin (28/7) lalu, Thailand dan Kamboja mengumumkan kesepakatan gencatan senjata segera setelah pertemuan antara Penjabat Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, dan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, yang dimediasi oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, di Kuala Lumpur. ST/Ant/I-1