Luhut Sebut Tarif 19% Bikin RI Jadi Magnet Pabrik! Vietnam-Taiwan Mulai Lirik

Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan kabar optimistis soal dampak dari negosiasi tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Dalam sebuah acara peluncuran Yayasan Padi Kapas Indonesia di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (28/7), Luhut mengungkapkan bahwa tarif sebesar 19 persen yang berhasil dinegosiasikan dengan AS justru membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Luhut, tarif ini memberi Indonesia posisi yang lebih kompetitif dibanding beberapa negara tetangga. Vietnam saat ini dikenai tarif ekspor sebesar 20 persen oleh AS, sedangkan Taiwan bahkan mencapai 32 persen, meski negosiasinya masih berlangsung. Perbedaan angka yang tampak kecil, kata Luhut, sebenarnya sangat berarti dalam skema ekonomi global.

"Tarif 19 persen ini punya banyak rincian yang ke depan bisa membuat ekonomi kita jauh lebih baik. Ini bisa menciptakan lapangan kerja, dan saat ini bahkan banyak pihak dari Vietnam dan Taiwan ingin merelokasi pabrik ke Indonesia. Karena selisih 1 persen itu sangat bermakna," ujar Luhut.

Ia juga menekankan bahwa ini merupakan momentum penting untuk memperbaiki sistem ekonomi dalam negeri. Salah satunya adalah dengan membenahi aturan-aturan impor yang dinilai masih menghambat efisiensi.

Menariknya, Luhut menyarankan agar pemerintah kembali mengacu pada semangat *Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1985* yang dikeluarkan pada era Presiden Soeharto. Aturan tersebut dikenal sebagai langkah deregulasi penting yang memperlancar arus barang antar wilayah dan ke luar negeri, serta mendukung pertumbuhan ekspor non-migas.

Luhut juga menyoroti pentingnya reformasi dilakukan dari atas ke bawah (top-down), bukan bottom-up. "Kalau mulai dari bawah, tidak akan pernah selesai. Ini pengalaman saya selama tiga kali jadi Menko," katanya tegas.

Ia optimistis, jika deregulasi dijalankan serius, Indonesia bisa mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7–8 persen pada tahun 2029–2030. Namun, ia mengingatkan bahwa tanpa pembenahan struktural dan penghapusan korupsi dalam birokrasi, potensi dari tarif 19 persen ini tidak akan bisa dimaksimalkan.

“Kalau kita tidak berbenah, ya ekonomi kita tetap begitu-begitu saja. Ini saatnya bersih-bersih sistem,” pungkas Luhut.