Kini Tengkulak Tak Berkutik, Kopdes Merah Putih Ambil Alih Margin untuk Bantu Ekonomi Rakyat

JAKARTA – Pemerintah terus mengakselerasi penguatan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang tidak hanya dirancang sebagai sarana distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai simpul strategis pembangunan ekonomi kerakyatan.

“Berdasarkan instruksi Presiden, kebutuhan masyarakat dapat difasilitasi melalui KDMP. Koperasi ini kini menjadi ujung tombak distribusi pangan, bukan lagi sekadar lembaga simpan pinjam,” tegas Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan, Kemenko Bidang Pangan, Tatang Yuliono, dalam forum media DIKSI yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta, Senin (28/7).

Dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Bulog, Telkom, dan Himbara, KDMP hadir sebagai ekosistem kolaboratif yang menghubungkan produksi lokal dengan akses pasar, logistik, pembiayaan, hingga layanan publik seperti klinik dan apotek desa. Ini adalah transformasi koperasi menjadi lembaga ekonomi produktif berbasis komunitas.

“Dengan begitu, margin yang selama ini dinikmati tengkulak atau distributor besar, bisa kembali ke rakyat,” ujar Deputi Tatang.

Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 unit Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Setiap koperasi akan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial desa, yang juga berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja.

Proyeksi penyerapan tenaga kerja dari KDMP meliputi 240 ribu pengelola koperasi (P3K), 400 ribu pengurus koperasi, 240.000 pengawas koperasi, dan 560 ribu tenaga kerja unit usaha (seperti toko, apotek, cold storage, dan logistik).

Totalnya, lebih dari 1,4 juta lapangan kerja baru akan terbuka, khususnya bagi pemuda dan masyarakat desa.

“Mekanisme perekrutannya akan dilakukan oleh para pemangku kepentingan di tingkat daerah, agar selaras dengan potensi lokal masing-masing wilayah,” jelas Tatang.

Koperasi Desa Merah Putih juga dirancang menjadi platform berbasis e-commerce, sebagai jawaban atas perubahan perilaku konsumen dan tren perdagangan digital global.

“Kita tengah merancang transformasi KDMP menjadi platform e-commerce, sebagaimana tren saat ini. Produk dalam negeri harus punya ruang lebih luas untuk dikenalkan ke seluruh penjuru tanah air,” kata Tatang.

Melalui dukungan infrastruktur digital dan kolaborasi antarinstansi, KDMP tidak hanya memperkuat distribusi bahan pokok secara merata dan terjangkau, tapi juga menjadi jembatan bagi produk lokal desa untuk menembus pasar ekspor.

Setiap unit KDMP ditargetkan mampu mengelola transaksi harian senilai Rp5 juta hingga Rp9 juta, dengan dominasi dari sektor beras, LPG, dan pupuk.

“KDMP akan membangkitkan perekonomian masyarakat desa, dari desa, oleh desa, dan untuk Indonesia,” pungkas Deputi Tatang Yuliono.