Angka Kemiskinan di Jateng Turun, Gubernur Luthfi: Ini Kerja Bersama, tapi Jangan Lengah

SEMARANG - Provinsi Jawa Tengah mencatatkan kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menunjukkan, tingkat kemiskinan pada Maret 2025 mengalami penurunan menjadi 9,48 persen. Angka ini turun 0,10 persen poin dibandingkan September 2024 yang berada di 9,58 persen.

Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah berkurang sebanyak 29.650 orang, dari 3,4 juta menjadi 3,37 juta jiwa.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut baik capaian ini, seraya menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang telah bekerja keras menurunkan angka kemiskinan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak. BPS merilis data yang menunjukkan kemiskinan di Jateng turun. Kita bukan lagi provinsi termiskin. Ini keberhasilan kolektif, bukan kerja satu-dua orang,” ujar Luthfi, di Semarang, Sabtu (26/7).

Meski demikian, Luthfi menekankan bahwa tantangan belum selesai. Ia mengingatkan agar semua pihak tidak cepat berpuas diri dan terus memperkuat kerja kolaboratif untuk menjaga tren penurunan angka kemiskinan.

“Tim yang telah dibentuk harus bisa memastikan tren ini terus menurun. Kita harus kerja serius dan konsisten di sektor-sektor yang relevan,” tegasnya.

Pihaknya menilai dua sektor krusial yakni pendidikan dan perumahan, upaya menurunkan angka kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari kualitas akses pendidikan yang dimiliki anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Kalau anak-anak dari keluarga miskin putus sekolah, maka lingkaran kemiskinan akan terus berulang. Maka infrastruktur sekolah yang jadi tanggung jawab provinsi, seperti SMA dan SMK, akan kami perbaiki dan bangun,” ungkapnya.

Selain pendidikan, pemerintah provinsi juga terus berupaya menanggulangi persoalan rumah tidak layak huni (RTLH).

Saat ini tercatat sekitar 1.012.113 unit RTLH di Jateng. Pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki 17.000 unit selama tahun 2025.

Program perbaikan RTLH juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota, dana CSR perusahaan, Baznas, BUMD dan BUMN sebagai bagian dari sinergi lintas sektor.

Penguatan Data

Gubernur Luthfi menyatakan penguatan data dan akurasi sasaran menjadi kunci penting dalam mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, kerja sama dengan Kementerian Sosial dalam menyusun data terpadu terus dilakukan, termasuk dalam pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran.

Di bidang kesehatan, Pemprov Jateng melanjutkan program Speling (sistem pelayanan keliling) untuk mempercepat akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem, terutama di daerah pelosok.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyatakan bahwa meskipun angka kemiskinan turun, upaya pengentasan harus terus ditingkatkan.

“Angka ini belum cukup. Kita harus pastikan data penerima manfaat benar-benar tepat. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial juga sudah mulai menerapkan DT-SEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, menggantikan DTKS. Proses transisi ini harus kita kawal bersama,” jelas Taj Yasin, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jateng.

Menurutnya, integrasi data sosial-ekonomi secara nasional akan menjadi fondasi yang lebih kuat untuk program-program pengurangan kemiskinan ke depan.