Pemprov DKI Jakarta Evaluasi Program Sekolah Swasta Gratis, Jumlah Sekolah Berpotensi Bertambah

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan evaluasi terhadap program sekolah swasta gratis yang telah dimulai pada tahun ajaran baru 2025. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa 40 sekolah swasta yang saat ini menjadi pilot project akan menjadi dasar untuk menentukan arah pengembangan program ke depannya. Evaluasi ini menjadi langkah penting dalam mengukur efektivitas dan kesiapan perluasan cakupan sekolah yang akan ikut serta.

"Pelaksanaannya akan dievaluasi sehingga pada tahun berikutnya, diharapkan semakin banyak jumlah sekolah swasta yang mengikuti program sekolah swasta gratis," ujar Rano dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (21/7/2025), saat menjawab pertanyaan dari Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, dan Demokrat-Perindo terkait program ini.

Pemprov Jakarta memang tengah menyusun regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program tersebut. Pada tahap awal, 40 sekolah swasta yang tersebar di lima wilayah kota administrasi ditetapkan sebagai proyek percontohan. Pemerintah menekankan bahwa hasil dari uji coba ini akan menjadi bahan evaluasi komprehensif untuk menentukan kelayakan ekspansi program.

Rano menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan secara merata, terutama di wilayah-wilayah yang belum memiliki sekolah negeri. Oleh karena itu, penambahan sekolah swasta penerima program di tahun mendatang sangat dimungkinkan, bergantung pada hasil evaluasi dari pelaksanaan tahun ini. Ia juga menambahkan bahwa peningkatan jumlah sekolah merupakan bagian dari strategi memperluas layanan pendidikan yang inklusif dan setara.

Program ini secara teknis sudah berjalan meskipun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai landasan hukum belum disahkan. Hal tersebut diputuskan melalui kesepakatan antara Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan pihak sekolah swasta, dengan tujuan utama agar peserta didik tidak tertunda memulai tahun ajaran baru. Evaluasi juga mencakup aspek teknis seperti kesiapan administrasi, penerimaan siswa, dan mekanisme pembiayaan.

Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Radja Gah, menjelaskan bahwa meskipun pembayaran resmi dari pemerintah menunggu terbitnya Pergub, pihak sekolah menyatakan kesediaannya untuk tetap menjalankan program dengan prinsip gotong royong dan kolaborasi. “Mereka paham, dan inilah bentuk kolaborasi antara masyarakat dan Pemda,” kata Taga. Penilaian terhadap komitmen dan kesiapan seperti ini juga menjadi bagian penting dalam proses evaluasi.

Evaluasi yang dilakukan akan menyentuh berbagai aspek, mulai dari mutu pendidikan, keberlanjutan operasional sekolah, dampak terhadap siswa, hingga efektivitas anggaran. Hasil evaluasi tersebut akan disampaikan kepada DPRD dan menjadi dasar dalam penetapan sekolah baru yang akan bergabung dalam program tahun ajaran berikutnya. Jika dinilai berhasil, bukan tidak mungkin jumlah sekolah swasta gratis di Jakarta akan bertambah secara signifikan.

Dengan adanya peluang penambahan sekolah, Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan bahwa seluruh warga memiliki akses pendidikan yang terjangkau, tanpa memandang latar belakang ekonomi. Pemerintah daerah berharap kebijakan ini menjadi fondasi dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih merata dan inklusif di ibu kota.