Membangun dari Desa, Kunci Memperkuat Perekonomian Nasional

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/7) meresmikan 80.081 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih secara serentak, yang dipusatkan di Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dalam kesempatan itu mengatakan peluncuran koperasi desa dalam jumlah besar itu sebagai tonggak sejarah baru bagi perjalanan bangsa Indonesia.

Lebih lanjut Menko Pangan mengatakan kehadiran Koperasi Merah Putih menjadi bagian dari implementasi gagasan besar Presiden Prabowo untuk memperkuat ekonomi nasional dengan membangun dari desa.

Prabowo jelasnya ingin Indonesia tidak bergantung pada impor pangan, terutama saat menghadapi ketidakpastian global. Sebaliknya, Indonesia harus berdaulat dalam pangan, air, dan energi. Arahan itu kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan pangan. Salah satunya lewat penguatan ekosistem pertanian desa melalui koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat.

“Berkali-kali beliau sampaikan dan yang paling penting kita harus memberdayakan petani kita sendiri, berdikari, melalui sistem yang adil dan berkelanjutan,” katanya.

Koperasi tidak hanya untuk produksi dan distribusi, tetapi juga memotong rantai pasok, menghapus tengkulak dan rentenir, sekaligus memberdayakan petani, nelayan, dan pelaku ekonomi desa.

“Sekali lagi, pemberdayaan petani, nelayan, serta pelaku ekonomi desa dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan, ekonomi kerakyatan yang berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden,” katanya.

Bernilai Tinggi

Menanggapi kehadiran Koperasi Merah Putih itu, Peneliti dari Centre of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian berharap agar model bisnisnya tidak hanya fokus pada penyediaan barang konsumsi pokok, tetapi harus mengembangkan produk bernilai tinggi agar bisa mencapai keuntungan maksimal hingga satu miliar rupiah per tahun.

Dia mengatakan dengan model bisnis Koperasi Desa Merah Putih yang akan dijalankan, seperti agen LPG, agen beras, dan pupuk, lebih menyerupai ritel modern atau minimarket desa, dengan mengandalkan volume penjualan tinggi dengan margin keuntungan yang relatif rendah.

“Kalau skalanya masih level desa, keuntungan satu miliar rupiah per tahun masih belum bisa tercapai. Kecuali jika lini bisnisnya itu membuat produk baru yang bernilai tambah tinggi,” kata Eliza.

Misalnya, koperasi mengolah singkong menjadi tepung singkong atau singkong beku, atau mengolah cabai menjadi cabai bubuk/pasta/chili oil.

“Ini pasarnya lebih luas, bisa ke luar daerah bahkan ekspor sehingga memungkinkan keuntungan besar,” katanya.

Pasokan produk untuk Koperasi Desa Merah Putih nantinya langsung dari produsennya, seperti Pertamina, Bulog, dan Pupuk Indonesia. Dia mengakui, kalau koperasi memang efektif memangkas rantai distribusi hingga 2-3 lapis, yang berpotensi mengurangi biaya hingga 15-20 persen dari margin yang selama ini dinikmati perantara.

Eliza memaparkan dengan estimasi rata-rata 3.000-5.000 penduduk per desa, Koperasi Desa Merah Putih tetap berpotensi untung dari berbagai lini bisnis mereka.

Berdasarkan perhitungannya, Eliza menyebut melalui penjualan LPG, Kopdes Merah Putih berpotensi menghasilkan 1-3 juta rupiah per bulan. Ini didasarkan pada perhitungan kasar penjualan sekitar 500 hingga 1.000 tabung per bulan, dengan keuntungan 2.000 hingga 3.000 rupiah per tabung.

Untuk sektor pupuk, koperasi desa bisa meraup keuntungan tahunan sekitar 25-50 juta rupiah yang diperoleh dari margin 5-10 persen dari total penjualan pupuk yang mencapai 500 juta rupiah per tahun, dengan asumsi cakupan lahan sawah seluas 500-1.000 hektare.

Sementara itu, dari penjualan sembako, jika volume penjualannya mencapai 50-100 juta rupiah per bulan dengan margin 10 persen, maka potensi keuntungan yang didapatkan sekitar 5-10 juta rupiah per bulan.

Meskipun angka-angka tersebut menunjukkan potensi untung, keuntungan kumulatif dari model distribusi skala desa itu dinilai belum mampu mencapai target laba maksimal, seperti 1 miliar rupiah per tahun.

Sementara itu, Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan, keberadaan koperasi desa merah putih memang diharapkan menghidupkan perekonomian pedesaan yang dipandang pertumbuhannya di bawah perkotaan. Namun ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan.

Pertama, keberadaan koperasi lahir dari adanya kebutuhan bersama untuk diselesaikan secara bersama pula. Koperasi desa kalau dilihat dari berdirinya adalah top down. “Oleh karena itu pekerjaan rumahnya menciptakan kebutuhan bersama masyarakat pedesaan sehingga keberadaan koperasi yang top down dalam proses perkembangannya menjadi bottom up,”ucap Suhartoko.

Kedua, koperasi sebagai badan usaha sosial yang dimiliki warga pedesaan, tidak menghancurkan usaha usaha pribadi masyarakat yang hampir sama dengan bisnis koperasi desa. Bahkan melakukan kerja sama yang saling menguntungkan.

Ketiga, dalam rangka berdirinya koperasi desa, juga terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Apakah selanjutnya koperasi desa menjadi predator BUMDes atau terjalin sinergi, baik di dalam lingkup bisnisnya maupun sumber daya manusianya.

Terakhir, kredit yang dikucurkan ke koperasi desa sangatlah besar dan rawan macet. “Oleh karena itu perlu dipikirkan mitigasi risiko bank krediturnya,”pungkas Suhartoko.