Makassar Salurkan 800 Ton Beras ke 40 Ribu Lebih KPM

Selasa, 22 Jul 2025, 17:15 WIB

Makassar - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mulai menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 800 ton dari pemerintah pusat melalui Perum Bulog kepada 40.727 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) wilayah kota itu.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Makassar, Selasa (22/7), mengatakan beras sebanyak 800 ton itu untuk 40.727 KPM dan untuk jatah selama dua bulan.

Ket. Foto: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat menyerahkan bantuan pangan beras kepada sejumlah warga prasejahtera yang terdaftar menjadi penerima manfaat program di Makassar, Selasa (22/7). — Sumber: Antara

"Di sini tercatat sebanyak 274 KPM total 5.480 kilogram beras untuk Kecamatan Biringkanaya dengan masing-masing keluarga memperoleh 20 kilogram beras untuk dua bulan, setara dengan 10 kilogram per bulan," ujarnya.

Munafri Arifuddin menyampaikan bantuan pangan itu diharapkan mampu meringankan beban masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Ia juga menekankan pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan. Seluruh data penerima diambil dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan telah melalui proses verifikasi yang ketat.

"Kami juga menerapkan sistem double check di lapangan untuk memastikan bantuan benar-benar sampai ke yang berhak," katanya.

Pemkot Makassar berkomitmen untuk terus mengawal distribusi bantuan agar berjalan lancar dan merata.

Munafri juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat, Bulog, dan jajaran Pemkot, yang terus berupaya menjamin ketahanan pangan warga Makassar secara berkelanjutan.

Kualitas beras yang disalurkan juga menjadi perhatian. Munafri memastikan bahwa beras yang dibagikan merupakan jenis dengan kualitas baik yang telah melalui seleksi dari Bulog.

"Penyaluran bantuan ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan," katanya.

Ia menegaskan pentingnya validasi data penerima manfaat sebagai langkah utama dalam memastikan bantuan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.

Data penerima bantuan, lanjutnya, berasal dari data nasional yang telah melalui proses verifikasi ketat. Data ini benar-benar datang dari kementerian, data tunggal yang sangat valid.

"Data ini harus tervalidasi agar tidak menjadi perbincangan atau menimbulkan kecurigaan," ucap Munafri.

Redaktur: Andreas Tanjung

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.