Pangdam Cenderawasih Siagakan 2.875 Personel TNI untuk Amankan PSU di Papua

JAYAPURA - Kodam XVII Cendrawasih menyiagakan sebanyak 2.875 personel TNI untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepada daerah (Pilkada) Papua.

“Personel TNI siap mengamankan pelaksanaan PSU Pilkada Papua yang tinggal tujuh belas hari atau dilaksanakan tanggal 6 Agustus mendatang,” kata Pangdam XVII Cendrawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito di Jayapura, Senin (21/7).

Dia menyebutkan ribuan personel TNI itu disiagakan mulai Senin (21/7) setelah dilaksanakan gelar pasukan yang diikuti personel TNI AD, TNI AL dan TNI AU.

Menurut Pangdam, dengan kesiapsiagaan personel TNI dalam mengamankan PSU tersebut diharapkan kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan aman dan damai.

Rudi menjelaskan gelar pasukan dilaksanakan untuk mengecek kesiapsiagaan personel TNI yang terlibat dalam pengamanan PSU.

“Seluruh personel diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai prosedur dan standar operasional yang telah ditetapkan, seperti halnya apa yang harus diperbuat di TPS ataupun saat adanya emergency yang membutuhkan kehadiran TNI,” ujarnya.

Pangdam mengatakan prajurit TNI harus waspada dan siap menghadapi setiap kemungkinan yang dapat terjadi, apalagi Papua merupakan salah satu barometer stabilitas keamanan nasional.

“Laksanakan tugas pengamanan sebaik mungkin dengan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi,” ujarnya.

Pangdam minta personel TNI berpegang teguh pada sikap netralitas dan dengan sinergitas profesionalisme dan dedikasi yang tinggi agar keamanan dan ketertiban di Papua tetap terjaga.

Pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua akan digelar pada 6 Agustus 2025.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melakukan deklarasi netralitas dan penandatangan pakta integritas aparatur sipil negara (ASN) menjelang pelaksanaan PSU sebagai bagian mewujudkan profesionalisme dalam bekerja.

“Menjalang PSU deklarasi netralitas penting dilakukan karena dengan ASN yang netral maka pelayanan publik tetap berjalan dengan adil,” kata Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni usai memimpin apel gabungan bertempat di halaman Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Papua, Senin.

Menurut Agus, kegiatan deklarasi tersebut menunjukkan komitmen ASN se-Provinsi Papua dalam menjaga netralitas dan profesionalisme dalam bekerja, khususnya menjelang pelaksanaan PSU.

“Dengan penandatanganan pakta integritas, saya mengingatkan agar para ASN menjaga netralitas dan integritas guna menjaga iklim kondusif serta menjalankan tugas sebagai abdi negara,” ujarnya.

Dia menjelaskan sangat penting ASN se-Provinsi Papua menjaga netralitas, tetap memberikan pelayanan dan menjalankan tugas masing-masing, tidak berpihak kemanapun.

“Mari bersama sebarluaskan kebaikan, informasi yang baik tentang Papua sehingga Bumi Cenderawasih yang dibanggakan ini bisa lebih dikenal secara nasional maupun internasional sebagai daerah yang damai dan kondusif,” katanya.

Agus menambahkan bahwa sebagai ASN memiliki tanggung jawab besar guna menciptakan iklim kondusif menjelang pelaksanaan PSU.

Oleh karena itu, Agus meminta agar bersama-sama mengawal proses pilkada, baik sebelum, sedang maupun sesudah PSU dengan semangat kebersamaan, menjaga keamanan, ketertiban dan stabilitas daerah demi tercapainya pilkada yang jujur, adil, damai, dan demokratis.

“Kami sangat berharap tidak ada PSU lagi dan setelah 6 Agustus segera terpilih gubernur dan wakil gubernur sehingga Papua memiliki gubernur definitif,” ujarnya.

Deklarasi netralitas dan penandatanganan pakta integritas ASN diikuti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertempat di Lapangan Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua.