Internet di Sekolah Rakyat Dipastikan Tersedia dan Siap Digunakan

Bandung - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan infrastruktur digital termasuk jaringan internet di Sekolah Rakyat dipastikan tersedia dan siap untuk mendukung fasilitas bagi masyarakat miskin  yang akan segera diluncurkan pada 14 Juli 2025.

Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Alfreno Kautsar Ramadhan mengatakan kepastian ini dikuatkan dengan peninjauan pihak kementerian ke salah satu Sekolah Rakyat di Bandung, yakni di Kompleks Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos), Dago.

"(Sejatinya) ibu Menkomdigi (Meutya Hafid) mau meninjau ke beberapa sekolah rakyat termasuk di sini untuk melihat infrastruktur digital yang memang sudah disiapkan untuk program sekolah rakyat," kata Alfreno yang mewakili Menkomdigi, di Poltekesos Bandung, Sabtu (5/7).

Kepastian untuk tersedianya infrastruktur digital untuk Sekolah Rakyat, lanjut dia, dilandasi filosofi untuk memberikan kesempatan pada semua orang mendapatkan edukasi yang sama khususnya akses internet yang mendorong kemajuan.

"Ibu Menteri berpikir bahwa keterbukaan dunia digital ini sebenarnya penting, namun harus tetap beretika dan digunakan dengan benar juga. Akses internet ini kan menjadi salah satu dorongan untuk kemajuan. Dan (hadirnya di SR) ini juga untuk membuka peluang bagi orang-orang mendapatkan edukasi yang sama rata," ujarnya.

Di lokasi yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Idit Supriadi Priatna mengungkapkan peninjauan yang ditujukan untuk memastikan dukungan internet di Sekolah Rakyat di Bandung, karena kota ini sedikitnya memiliki tiga SR yang akan dioperasikan 14 Juli 2025 mendatang.

"Yakni di Poltekesos, Kompleks Wyataguna, dan BLK Kota Bandung, jadi ambil sampel di Kota Bandung," kata Idit.

Untuk jaringan internet dan infrastruktur digital ini, kata Idit, akan dibiayai dari Sekolah Rakyat itu sendiri seperti operasional lainnya, tidak dari Kemenkomdigi atau area yang jadi lokasi sekolah itu, karena SR ini akan menjadi satuan kerja tersendiri.

"Jadi Satker terpisah. Misal sekolah yang di Poltekesos, tidak dibebankan pada poltekesos, tapi nanti sekolah rakyat itu menjadi satuan kerja tersendiri, anggarannya dari APBN," ujarnya.

Dalam hal infrastruktur digital dan internet ini, Idit menambahkan Kemenkomdigi berfungsi sebagai pengontrol, pengawasan dan lain sebagainya sesuai tugas pokok dan fungsi mereka.

"Kalau kerja-kerjanya kita bersama dengan Telkom," ucap dia.

Adanya infrastruktur digital ini, kata Idit, adalah untuk mendukung kurikulum yang dimiliki Sekolah Rakyat yang mengacu pada kurikulum nasional dengan dilengkapi beberapa fasilitas dan ekstrakulikuler termasuk di bidang digital.

"Sekolah ini juga boarding 24 jam dengan ditempatkan di asrama. Kemudian ada muatan-muatan tambahan di ekstrakurikuler termasuk bidang digital. Lab komputer disiapkan. Lalu lab bahasa, lab biologi, kimia, fisika untuk SMA. AI atau coding juga disiapkan, karena ini dirancang untuk ke depannya, bukan hanya kekinian tapi dipersiapkan untuk ke depannya," ucap dia.

Dalam peninjauan itu diperlihatkan kecepatan internet di Sekolah Rakyat di Poltekesos Bandung, mencapai 300 Mbps. Namun Kemenkomdigi mengatakan di seluruh sekolah rakyat nantinya akan memiliki kecepatan koneksi di kisaran 100 Mbps.

"Kurang lebih 100 Mbps. Itu yang dibenchmark yang dites," kata Alfreno.