Pemerintah Bahas Skema Pendanaan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, Siapkan Rp400 Triliun!

Jakarta - Pemerintah akan menggelar rapat penting terkait program Koperasi Desa Merah Putih, dengan fokus utama pada skema pendanaan untuk 80.000 koperasi desa. Agenda ini dijadwalkan pada Senin sore di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, seperti disampaikan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

Menurut Budi Arie, rapat akan menitikberatkan pada dua hal:
* Pengembangan & operasional koperasi setelah struktur dan status hukumnya selesai.
* Monitoring, evaluasi, dan identifikasi potensi lokal di setiap koperasi.

Posisi saat ini
* Target pembentukan 80.000 koperasi sudah tercapai, dan proses pengesahan melalui Kemenkumham diperkirakan rampung akhir Juni 2025.
* Koperasi-koperasi tersebut akan mulai beroperasi antara Juli hingga Oktober 2025.

Biaya & Skema Pembiayaan

Total dana yang dibutuhkan untuk mendirikan 80.000 koperasi ini diperkirakan mencapai Rp?400 triliun, dengan asumsi Rp?5 miliar per koperasi. Pemerintah menetapkan plafon pinjaman awal hingga Rp?3 miliar per koperasi, sumber dana berasal dari bank BUMN, dan bukan bentuk hibah. Dana ini nantinya harus dikembalikan cicilan selama enam tahun.

Kekhawatiran DPR & Risiko NPL

Wakil DPR melalui Ketua Komisi VI, Nurdin Halid, mengingatkan potensi kuat munculnya “koperasi kertas” koperasi tanpa aktivitas nyata jika pengejaran kuantitas tidak dibarengi kualitas. DPR menyorot risiko kredit macet dan beban bagi fiskal desa, terutama jika dana desa dipakai untuk membayar pinjaman.

Pengawasan & Keterlibatan KPK

Mengantisipasi risiko korupsi dan kredit macet, Budi Arie telah meminta keterlibatan KPK untuk edukasi, pengawasan, dan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan. Rencana ini juga akan diformalkan melalui MoU antara Kemkop dan KPK.